Berita Ambon – Penjabat walikota Ambon, Bodewin Wattimena, memastikan kesiapan lebih dari tiga ribu anggota untuk menjaga keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Pebruari 2024 di wilayah Kota Ambon. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri apel pergeseran pasukan yang bertujuan untuk mengamankan proses pemungutan suara Pemilu tahun 2024. Acara tersebut digelar di Lapangan Merdeka, Ambon, pada Rabu, 07/02/2024.
Bodewon menyampaikan kepada wartawan bahwa dari total anggota yang dipersiapkan, sebagian besar berasal dari kepolisian dan TNI, sedangkan sisanya adalah 1.880 personel gabungan dari pemerintah Kota Ambon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang direkrut dari warga sipil di setiap desa, negeri, dan kelurahan.
Menurut Bodewin, petugas yang telah direkrut akan bertugas menjaga keamanan di daerah masing-masing yang memiliki TPS. Kota Ambon sendiri memiliki total 940 TPS, sebagian di antaranya tersebar di pulau-pulau Lease.
Sebagai penjabat walikota Ambon, Bodewin juga menyampaikan harapan dan himbauan kepada warga Kota Ambon, terutama mereka yang memiliki hak untuk memberikan suara, agar menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dan tetap menjaga ketertiban serta keamanan di kota tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Pulau Ambon, Driyano Andri Ibrahim, menegaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa lokasi TPS yang dianggap rawan. Setiap lokasi rawan akan ditempati oleh dua personel kepolisian dengan bantuan personel TNI dan Linmas.
Mengenai pergeseran pasukan, Kapolresta menjelaskan bahwa untuk pulau-pulau Lease, pergeseran pasukan akan dilakukan empat hari sebelum pencoblosan ke lokasi TPS masing-masing. Sedangkan di wilayah dalam Kota Ambon, pergeseran pasukan akan dilakukan dua hari sebelum pencoblosan.
Apel pergeseran pasukan untuk mengamankan proses pemungutan suara Pemilu tahun 2024 diikuti oleh 500 personel gabungan TNI-POLRI serta ratusan personel Linmas. Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 akan mencakup pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. MM
