Kumpulan Berita Pilkada 2024

Jakarta (MataMaluku) – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perdana terkait tiga perkara sengketa hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 dari tiga daerah, yakni Kabupaten Pesawaran (Lampung), Kota Palopo (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), pada Selasa (17/6) di Jakarta.

Sidang pendahuluan yang berlangsung di ruang sidang MK RI itu dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Agenda utama sidang kali ini adalah pemeriksaan pendahuluan serta penyerahan dan verifikasi alat bukti dari para pemohon.

“Silakan manfaatkan sidang ini untuk menyerahkan seluruh bukti. Semua itu akan kami verifikasi dan menjadi bagian penting dalam penentuan kelanjutan perkara,” ujar Saldi Isra membuka sidang.

Perkara pertama berasal dari Kabupaten Pesawaran, terdaftar dengan Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permohonan diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb. Mereka menggugat hasil PSU yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Nanda Indira dan Antonius M. Ali, yang ditetapkan pada 27 Mei 2025.

Supriyanto dan Suriansyah menuduh adanya penyalahgunaan sumber daya negara, mobilisasi aparatur pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, serta praktik politik uang oleh lawan politiknya.

Perkara kedua berasal dari Kota Palopo, dengan Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta. Mereka memohon MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, Naili dan Akhmad Syarifuddin, yang meraih suara terbanyak dalam PSU.

Dalil utama yang diajukan adalah bahwa pasangan Naili-Akhmad tidak memenuhi syarat administrasi pendaftaran karena merupakan pengganti dari calon sebelumnya yang telah didiskualifikasi oleh MK.

Sementara itu, perkara ketiga dari Kabupaten Mahakam Ulu, teregistrasi dengan Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pemohon adalah pasangan calon nomor urut 2, Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin, yang mengajukan 12 butir petitum, termasuk permintaan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Angela Idang Belawan dan Suhuk.

Pasangan ini menduga adanya intervensi dari Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh, yang merupakan ayah kandung dari Angela. Sebelumnya, MK juga telah mendiskualifikasi Owena Mayang Shari Belawan—putri Bonifasius lainnya—yang juga diduga menerima dukungan tidak sah dari sang bupati saat mencalonkan diri bersama Stanislaus Liah.

Ketiga perkara tersebut merupakan bagian dari gelombang ketiga sengketa hasil PSU yang ditangani MK. Sebelumnya, MK telah menyelesaikan dua gelombang sidang. Gelombang pertama melibatkan delapan daerah, termasuk Barito Utara, Kepulauan Talaud, dan Siak. Dalam sidang putusan pada 14 Mei, MK memutuskan diskualifikasi seluruh pasangan calon di Barito Utara karena terbukti melakukan politik uang.

Gelombang kedua ditutup pada 26 Mei, dengan tujuh perkara dari lima daerah tidak dapat diterima oleh MK dalam sidang dismissal.

Proses penyelesaian sengketa PSU ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024, khususnya di daerah-daerah yang pelaksanaannya dinilai bermasalah. MM/AC