Jakarta (MataMaluku) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan komitmen mereka untuk menjaga ruang aman bagi perempuan dalam Pilkada 2024.
Komitmen tersebut dideklarasikan dalam acara “Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024” bertema Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih #BersamaLawanDiskriminasi yang berlangsung pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD) di Jakarta, Minggu (12/11).
“Kami mengharapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi. Dengan demikian, perempuan sebagai pemilih bisa bebas menggunakan hak pilihnya, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam acara yang digelar di Kantor Bawaslu RI.
Rahmat juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi tahapan Pilkada 2024, khususnya dalam mencegah diskriminasi terhadap perempuan. “Kita tidak hanya menjaga integritas pilkada, tetapi juga menegakkan hak-hak perempuan dalam proses demokrasi ini,” tambahnya.
Perempuan sebagai Garda Terdepan
Anggota KPU RI, Iffa Rosita, menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam Pilkada 2024, mengingat setengah dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) adalah perempuan.
“Perempuan harus menjadi garda terdepan untuk mengawal suksesnya Pilkada 2024. Mereka perlu berani, kritis, dan terbuka menyampaikan semua keluhan terkait tahapan pilkada,” ujar Iffa. Ia juga berharap partisipasi perempuan di tempat pemungutan suara (TPS) dapat meningkat dan menjadi penentu dalam Pilkada mendatang.
Deklarasi Bersama untuk Perlindungan Perempuan
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menambahkan bahwa deklarasi ini merupakan langkah penting untuk meminimalkan kekerasan terhadap perempuan selama pelaksanaan Pilkada 2024.
“Kami akan mengawasi bersama-sama dengan Bawaslu dan seluruh masyarakat agar perempuan dapat menggunakan hak pilih mereka sesuai hati nurani tanpa tekanan,” kata Arifah.
Komitmen ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk UN Women, Komnas Perempuan, Yayasan Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan, yang turut hadir dalam deklarasi tersebut.
Melalui upaya ini, pemerintah dan berbagai lembaga berusaha memastikan Pilkada 2024 menjadi ruang demokrasi yang inklusif dan aman bagi perempuan. MM/AC
