Kumpulan Berita Pelni - Matamaluku.com

Ambon, Maluku (MataMaluku) – Praktik percaloan tiket kapal laut kembali mencuat di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Sejumlah calon penumpang mengeluhkan sulitnya memperoleh tiket melalui jalur resmi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), padahal pemerintah tengah memberlakukan program diskon 50 persen untuk pembelian tiket, terhitung 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

Modus percaloan diduga dilakukan dengan menyatakan tiket habis di sistem daring Pelni. Namun, di lapangan, tiket tersebut justru tersedia secara non-resmi (non-sistem) dengan harga lebih tinggi dari tarif normal. Praktik ini disinyalir melibatkan oknum pegawai Pelni yang bekerja sama dengan calo.

Salah satu calon penumpang tujuan Bitung, Yondry, mengungkapkan kekecewaannya karena gagal mendapatkan tiket secara daring untuk keberangkatan 17 Juni 2025, meski telah memesan seminggu sebelumnya.

“Karena tidak bisa beli online, beta (saya) datang langsung ke pelabuhan. Di sana malah ada tiket, tapi dijual lebih mahal dan tanpa diskon,” kata Yondry, Selasa (23/6).

Ia mengaku terpaksa membeli delapan tiket dari seseorang berinisial “A”, yang diduga merupakan oknum pegawai Pelni, dengan harga Rp297.000 per tiket.

Seorang porter di Pelabuhan Yos Sudarso membenarkan bahwa inisial “A” cukup dikenal di kalangan porter. Oknum tersebut kerap muncul saat jam sibuk, ketika banyak penumpang tengah mencari tiket keberangkatan.

“Kami tahu siapa yang main. Nama inisial itu bukan baru, tiap musim ramai, pasti muncul,” ujar seorang porter yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Golkar, Anos Yermias, mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memviralkan praktik percaloan di pelabuhan jika merasa dirugikan.

“Kalau merasa dirugikan, jangan diam. Laporkan, viralkan,” tegas Anos.

Ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengungkap praktik tidak bertanggung jawab tersebut. Menurutnya, praktik percaloan tidak hanya terjadi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tetapi juga di pelabuhan penyeberangan seperti Waipirit-Hunimua.

“Ini masalah lama yang terus berulang karena kurangnya pengawasan. Harus ada tindakan tegas dari pihak Pelni maupun aparat,” tambahnya.

Anos juga menyoroti program stimulus ekonomi dari PT PELNI berupa diskon tarif tiket 50 persen yang berlaku secara nasional. Ia menyayangkan jika program yang seharusnya meringankan masyarakat itu malah dimanfaatkan oleh oknum nakal untuk mencari keuntungan pribadi.

Sebelumnya, dugaan praktik percaloan di Pelabuhan Yos Sudarso telah disampaikan DMS Media kepada pihak PT PELNI Cabang Ambon, Kamis (19/6). Pihak Pelni menyatakan akan melakukan investigasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan dalam layanan transportasi laut di wilayah Maluku. DPRD dan otoritas terkait diminta meningkatkan pengawasan serta meninjau ulang sistem penjualan tiket agar lebih transparan dan akuntabel.MM