Kumpulan Berita Mendikdasmen

Jakarta (MataMaluku) — Lembaga riset IndoStrategi merilis hasil survei kinerja satu tahun Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran. Hasilnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menempati posisi tertinggi, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berada di posisi terbawah.

Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zazaman menjelaskan, survei melibatkan 424 narasumber dari 34 provinsi di Indonesia, yang menilai 47 kementerian berdasarkan kinerja setahun terakhir. “Semua kementerian berada pada kategori sedang, namun terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Ali dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10).

5 Kementerian dengan Skor Tertinggi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – 3,35

Kementerian Luar Negeri – 3,32

Kementerian Agama – 3,26

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – 3,22

Kementerian Pertanian – 3,21

5 Kementerian dengan Skor Terendah Kementerian ESDM – 2,74

Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan – 2,81

Kementerian ATR/BPN – 2,81

Kementerian HAM – 2,79

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman – 2,77

Ali menjelaskan, Abdul Mu’ti mendapat penilaian positif karena keberhasilan menerapkan sistem PPDB/SPMB baru yang lebih tertib dan minim gejolak, serta gaya kepemimpinan yang teknokratik dan memahami dunia pendidikan dasar. Namun, masih ada catatan seperti perubahan kebijakan yang sering terjadi dan kesejahteraan guru yang belum optimal.

Sementara Bahlil Lahadalia, meski berada di posisi terbawah, tetap mendapat apresiasi atas program hilirisasi mineral dan pengurangan pertambangan ilegal lewat penerbitan IUP. Adapun penilaian negatif muncul karena isu lingkungan, ketergantungan tinggi pada batu bara, serta komunikasi publik yang dinilai retoris dan minim realisasi lapangan.

Ali menambahkan, hasil survei memperlihatkan bahwa kementerian teknokratik dan nonpolitis lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. “Kabinet Prabowo–Gibran masih dalam fase konsolidasi. Diperlukan reformasi struktural, koordinasi antar lembaga, dan transparansi dalam kebijakan,” ujarnya.

Survei dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan melibatkan narasumber berpendidikan minimal S1, mulai dari akademisi, pegawai, pengusaha, hingga aktivis. Data juga diperkuat dengan analisis dari dokumen resmi dan pemberitaan media nasional.