Ambon, Maluku (MataMaluku) – Puluhan warga adat Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Hative Besar, Kamis (12/6/2025). Dalam aksi tersebut, massa menuntut transparansi pengelolaan dana desa serta pengakuan terhadap Marga de Fretes sebagai bagian dari mata rumah parenta (struktur adat) di salah satu teung Negeri Hative Besar.
Aksi dipimpin oleh Helmi Laisatamu selaku koordinator lapangan, yang menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama kecewa dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta aktivitas ekonomi desa seperti tambang pasir galian C dan usaha nelayan tradisional (arumbai/bodi jaring), yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada warga.
“Kami beri waktu 1 x 24 jam kepada Pemerintah Desa dan Saniri Negeri untuk duduk bersama warga dan menjawab semua tuntutan. Jangan terus sembunyikan data dan aliran dana dari masyarakat adat,” tegas Helmi.
Helmi juga meminta Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, untuk turun tangan dan mengusut dugaan penyimpangan dana desa yang menurutnya tidak tampak dalam bentuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat di Negeri Hative Besar.
Selain dana desa, warga juga menuntut transparansi atas pengelolaan tambang pasir dan usaha nelayan jaring, yang menurut mereka menghasilkan pemasukan rutin hingga Rp40 juta per bulan, namun tidak jelas penggunaannya.
Aksi sempat memanas dan nyaris ricuh ketika perwakilan Pemerintah Negeri dan Saniri disebut tidak memberikan respon serius terhadap tuntutan warga. Massa menilai Pemdes tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Saniri Negeri Hative Besar, Richard Siatauw, menolak tuntutan pengakuan terhadap Marga de Fretes. Ia menyatakan bahwa berdasarkan catatan adat, Marga de Fretes merupakan bagian dari Soa Besar di Negeri Kilang, bukan di Negeri Hative Besar.
Demonstrasi berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian untuk mencegah bentrokan antarwarga. Warga mengancam akan menggelar aksi lanjutan jika tidak ada kejelasan dari pemerintah desa dalam waktu yang ditentukan. MM
