Berita Maluku Utara, Ternate – Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara (Malut) telah mencapai kesepakatan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7.50 persen. Keputusan ini, yang dihasilkan dalam Rapat Penyesuaian Upah Minimum Provinsi Maluku Utara tahun 2023 pada 18 November 2023 di Sorasa Resto, Ternate, menandai langkah berani menuju peningkatan kesejahteraan pekerja di wilayah tersebut.
Jika dilihat dari segi nominal, kenaikan UMP mencapai Rp.221.646,57 dari tahun 2023, menghasilkan total UMP Maluku Utara tahun 2024 yang mencapai Rp.3.200.000. Ketua Dewan Pengupahan Malut, Marwan Polisiri, dalam keterangannya pada hari Minggu (19/11/2023), menyatakan bahwa hasil rapat tersebut sudah sah, tetapi masih perlu pembuatan surat keputusan gubernur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023.
Penetapan UMP tahun 2024 ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di wilayah tersebut, mencapai 20,53%. Sektor industri dan pertambangan mendominasi pertumbuhan ini, namun tingkat inflasi sebesar 3,34% memicu perhatian untuk menciptakan kesetaraan UMP dengan beberapa daerah lainnya.
Marwan menyoroti pentingnya keseimbangan UMP dengan organisasi pengusaha dan peningkatan yang sesuai dengan regulasi pada perhitungan data. “Meskipun pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan meningkat, pada akhirnya menjadi beban terhadap sektor usaha lainnya,” ujar Marwan, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Malut.
Langkah selanjutnya adalah hasil penetapan Dewan Pengupahan ini akan diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI setelah mendapatkan tanda tangan resmi dari Gubernur Abdul Gani Kasuba. Kenaikan signifikan UMP ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif pada kesejahteraan pekerja di Maluku Utara, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dengan langkah ini, Malut berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Matamaluku-Ip
