Tim Penyidik Kejati Maluku Lakukan Pengecekan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Jalan Rumbatu-Manusa

  • Bagikan
Tim Penyidik Kejati Maluku Lakukan Pengecekan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Jalan Rumbatu-Manusa

Ambon – Setelah memeriksa lebih dari 10 saksi, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bersama auditor Inspektorat melakukan pengecekan lapangan terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan pekerjaan proyek pembangunan ruas jalan Rumbatu-Manusa di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Kasi Penkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba saat dikonfirmasi Tim Matamaluku.com di ruang kerjanya, Jumat (4/11/2022) menyatakan, tim penyidik Kejati terus menggenjot penyelidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan pekerjaan proyek pembangunan ruas jalan Rumbatu-Manusa.

On the spot dilakukan tim penyidik untuk mengetahui fakta dan kondisi di lapangan terhadap dugaan penyimpangan proyek pekerjaan jalan yang dikerjakan pada tahun 2018 itu,” ujar Kareba.

Kareba menyebutkan, hingga saat ini tim penyidik telah meminta keterangan lebih dari 10 saksi termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten SBB Thomas Wattimena dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten SBB.

“Dari hasil rangkaian penyelidikan dan juga penilaian ahli, Tim Pidsus Kejati Maluku menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek pembangunan ruas jalan Rumbatu-Manusa di Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB, tahun anggaran 2018 senilai Rp31 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Kejati Maluku resmi menaikkan status dugaan penyimpagan proyek pekerjaan jalan Rambatu-Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB ke tahap penyidikan.

Naiknya status penyelidikan ke penyidikan, pada Rabu (5/10/2022) lalu, karena kuat dugaan adanya indikasi penyimpangan anggaran dalam proses pekerjaan proyek ruas jalan tersebut.

Proyek tersebut hingga saat ini belum kunjung rampung meski pencairan sudah dilakukan 100 persen. Untuk mengungkapkan kasus ini, Tim Pidsus telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait pembangunan jalan tersebut.

Terhadap kasus ini, Jenlik Ruspanah warga Negeri Manusa yang dikonfirmasi Tim Matamaluku.com beberapa waktu lalu berharap proses penyidikan kasus ini dilakukan secara konsisten dan transparan hingga tuntas serta memproses hukum oknum-oknum yang terlibat dalam pekerjaan proyek jalan itu.

“Kejati Maluku dengan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Undang-Undang tidak boleh mempermainkan hukum dengan cara menutup kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Ruspanah.

Jika kasus ini tidak dilakukan dengan transparan dapat menjadi preseden buruk dalam dunia penegakan hukum terutama bagi kinerja Kejaksaan.

Diketahui proyek ruas jalan Rambatu Manusa atau yang dikenal jalan Inamosol dikerjakan oleh PT. Bias Sinar Abadi (BSA), pada Tahun 2018 dengan anggaran Rp31 miliar, berasal dari APBD Kabupaten SBB kondisinya saat ini rusak parah.

“Sebagian sirtu sudah terlepas. Lubang terdapat dimana-mana, belum lagi timbunan longsor menutup badan jalan,” katanya.

Kondisi tersebut, menyulitkan masyarakat Manusa, Rambatu dan Rumberu yang mendiami kawasan pegunungan di Kecamatan Inamosol, tidak bisa memanfaatkan jalan tersebut sebagai satu-satunya jalur transportasi menuju pusat perkotaan.

Ruas jalan ini merupakan satu-satunya akses warga untuk bisa sampai ke perkotaan, baik untuk kepentingan menjual hasil pertanian ke pasar juga untuk kepentingan pengurusan lainnya. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *