Berita Maluku, Ambon – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di kediaman dinas Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun. Petugas Pantarlih ini didampingi oleh Ketua KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmud, pada Jumat (28/06) sore di Jalan Christina Martha Tiahahu, kawasan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, dan keluarganya tercatat dalam daftar pemilih di TPS 8, RT 05 RW 003, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Usai pencoklitan, rumah dinas Ketua DPRD ditempeli stiker oleh petugas, yang disaksikan oleh Komisioner KPU, PPK, dan Panwas Kecamatan (Panwascam) Baguala. Setelah menerima petugas Pantarlih, Benhur Watubun berharap agar proses coklit ke depan bisa berjalan lancar. Politisi yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku ini mengimbau agar petugas bekerja maksimal sehingga tidak ada pihak yang kehilangan hak pilih pada Pilkada serentak 2024. Warga kota Ambon juga diminta kooperatif saat petugas Pantarlih datang untuk melaksanakan coklit, dengan memperlihatkan KTP dan KK, mengingat keakuratan data sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada nanti. Ketua KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmud, menjelaskan bahwa KPU Kota Ambon telah memulai proses coklit data pemilih serentak pada 24 Juni 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pemilihan Walikota-Wakil Walikota, serta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati di sebelas kabupaten/kota di Provinsi Seribu Pulau ini. Kegiatan ini digelar serentak oleh 911 petugas Pantarlih di 50 desa/kelurahan pada lima kecamatan di Kota Ambon. Menurut Kaharudin, untuk mewujudkan data yang valid, pencoklitan sangat penting dalam rangka menyusun serta memutakhirkan data pemilih yang lebih akurat dan komprehensif. Ia juga mengimbau warga kota untuk kooperatif menyiapkan dokumen kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), serta memberikan keterangan yang tepat kepada petugas. Setelah pemutakhiran data, KPU Kota Ambon akan menetapkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada pada 27 November 2024. Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih di Kota Ambon dimulai pada 24 Juni dan berakhir pada 24 Juli 2024. KPU Kota Ambon menerjunkan sebanyak 911 petugas Pantarlih untuk berkeliling ke rumah-rumah warga yang tersebar di 50 desa/kelurahan pada lima kecamatan. MM
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dapil Gorontalo 6 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan calon perempuan minimal 30 persen. “Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusannya di sidang pleno Gedung I MK, Jakarta, Kamis. MK memerintahkan KPU untuk melakukan PSU di seluruh TPS di Dapil Gorontalo 6 dalam waktu 45 hari sejak putusan dibacakan. Sebelum PSU dilaksanakan, partai politik yang belum memenuhi kuota 30 persen harus memperbaiki daftar calonnya. Jika tidak mampu memenuhi syarat tersebut, KPU Provinsi Gorontalo akan mencoret kepesertaan partai politik tersebut dalam pemilihan calon anggota DPRD provinsi. Perintah ini merupakan amar putusan MK atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Perkara ini teregistrasi dengan nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. PKS dalam permohonannya menyebut ada empat partai politik di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Keterwakilan perempuan dari keempat partai tersebut hanya mencapai 27,27 persen. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa kuota 30 persen harus dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam legislatif, sehingga membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara. MK menegaskan, syarat keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah amanat konstitusi yang harus diperjuangkan untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan bangsa. “Dengan bertambahnya jumlah anggota legislatif perempuan, diharapkan mereka mampu mewakili kepentingan kaum perempuan yang tidak selalu bisa diwakili oleh anggota legislatif laki-laki,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pembacaan pertimbangan hukum. MK juga menyoroti penerapan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 mengenai cara penghitungan keterwakilan perempuan. Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Namun, MK menilai KPU mengabaikan putusan MA tersebut, menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6. “KPU sebagai institusi negara seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Saldi. Saldi menjelaskan, KPU tidak mengubah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sesuai dengan putusan MA, sehingga beberapa jajaran KPU di tingkat bawah tetap menetapkan DCT anggota DPRD meskipun terdapat partai yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. “Oleh karena itu, Mahkamah harus menyatakan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2023 tentang DCT DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu 2024 tidak dapat diberlakukan, harus dinyatakan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang menyangkut DCT Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6,” pungkas Saldi. MM/AC
Berita Maluku Tengah, Masohi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 74.593.717.000 untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada November 2024. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai tahap persiapan, seperti pembuatan regulasi, penetapan tahapan, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pemutakhiran data pemilih. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Stevanus Johannis Noya, dalam wawancara dengan DMS Media Group di ruang kerjanya, Jumat (31/05/2024), menjelaskan rincian alokasi dana tersebut. Dari total anggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malteng menerima Rp 44.093.717.000 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malteng mendapatkan Rp 17.500.000.000. Pada tahun 2023, Pemda telah menyalurkan 40% dari dana tersebut kepada kedua lembaga. KPU menerima Rp 17.637.487.000 dan Bawaslu mendapatkan Rp 7.000.000.000. Noya menjelaskan bahwa pencairan dana dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 40% telah disalurkan pada tahun anggaran 2023, dan tahap kedua sebesar 60% akan dicairkan pada tahun 2024. Untuk KPU, tahap kedua sebesar Rp 26.456.230.000 dan untuk Bawaslu sebesar Rp 10.500.000.000, yang dijadwalkan paling lambat pada 10 Juli 2024. Selain itu, Pemda juga mengalokasikan dana pengamanan kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sebesar Rp 4.500.000.000, Kodim 1504/Ambon sebesar Rp 1.500.000.000, Kodim 1502/Masohi sebesar Rp 1.500.000.000, dan Polres Maluku Tengah sebesar Rp 5.500.000.000. Noya menyatakan bahwa anggaran ini berasal dari dana hibah Pemkab Maluku Tengah tahun anggaran 2023 dan 2024. Noya menambahkan bahwa penyediaan anggaran dalam bentuk dana hibah merupakan aspek kunci dalam pelaksanaan Pilkada, sesuai dengan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 sesuai rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Menurut kalender Komisi Pemilihan Umum, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024. MM
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024 yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) karena ketidakkonsistenan dalam permohonan yang diajukan. Permohonan tersebut tercatat dengan nomor perkara 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 4. Pihak pemohon adalah PDIP, dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pihak terkait Partai Amanat Nasional (PAN). “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno PHPU Pileg 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjelaskan bahwa penolakan tersebut berdasarkan pemeriksaan yang seksama terhadap permohonan PDIP. Ditemukan ketidakkonsistenan substansi dalam posita permohonan. Menurut Daniel, dalam posita permohonan, PDIP menyatakan jumlah suara yang benar di Kabupaten Sukabumi berdasarkan formulir C hasil suara PDIP adalah 113.426 suara. Namun, dalam petitum angka tiga, PDIP meminta menetapkan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR RI Tahun 2024 Dapil Jawa Barat 4 dengan rincian suara PDIP sebesar 111.426 suara dan PAN sebesar 106.848 suara. Pada petitum angka lima, PDIP menyebutkan jumlah suara sebesar 113.426 suara. “Dengan demikian, terdapat perbedaan perhitungan suara antara posita, petitum angka tiga, dan petitum angka lima,” jelasnya. MK menilai perumusan petitum tersebut menyebabkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya. “Mahkamah tidak dapat memahami dengan pasti jumlah perhitungan suara sebenarnya yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara Pemohon. Terlebih lagi, tidak terdapat data pendukung yang diajukan oleh Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya,” tambahnya. Setelah mempertimbangkan, Majelis Hakim MK menyatakan permohonan PDIP tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf B pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 karena adanya ketidaksesuaian antarposita dan pertentangan antara posita dan petitum. “Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur, beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur atau obscuur,” pungkasnya. Sidang pengucapan/keputusan tersebut digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa dan Rabu (22/5), mulai pukul 08.00 WIB.
Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari tegaskan kembali bahwa calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih dalam Pemilu 2024 tidak wajib mundur apabila mencalonkan diri di Pilkada serentak 2024. Hasyim menjelaskan bahwa yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif yang sedang menjabat, bukan caleg terpilih di Pemilu 2024. Adapun Hasyim sebelumnya sempat menyampaikan pernyataan serupa pada Jumat (10/5). “Setiap kali mau ada Pilkada, orang yang sedang menduduki jabatan sebagai anggota DPR/DPD maupun DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, kalau mau mencalonkan diri, atau dicalonkan atau didaftarkan sebagai kepala daerah, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin. Hasyim juga menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan penafsirannya terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024. “Kalau saya baca di Undang-Undang Pilkada dan juga dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang wajib mundur itu adalah anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten. Makanya, frasa yang digunakan adalah calon terpilih yang telah dilantik, itu artinya apa? Bukan calon terpilih, tetapi anggota,” jelasnya. Oleh sebab itu, ia mengajak masyarakat untuk memahami secara bersama-sama mengenai ketentuan tersebut. Terlebih, lanjut dia, ketentuan itu bukanlah hal baru. Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024: 1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; 2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; 3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon; 6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon; 7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon; 8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon; 9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye; 10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan 11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. MM/AC
Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merencanakan untuk mengadakan sidang perkara dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, pada akhir bulan Mei 2024. Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) oleh Hasyim akan diprioritaskan dibandingkan dengan kasus lainnya, mengingat tingginya perhatian publik terhadap perkara ini. “Karena ini merupakan perkara yang cukup menarik perhatian publik, DKPP memutuskan untuk tidak memeriksa perkara lain agar memberikan kepastian hukum kepada pengadu,” ujar Heddy. Hermanto, yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, mengakui bahwa perjalanan dinas fiktif dilakukan untuk memenuhi permintaan SYL yang tidak termasuk dalam anggaran Kementerian Pertanian. Pengaduan terhadap Hasyim diajukan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) pada tanggal 18 April. Kuasa Hukum korban, Maria Dianita Prosperianti, menjelaskan bahwa tindakan Hasyim yang melibatkan pemuasan keinginan seksualnya dianggap sebagai pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Sidang perkara Hasyim di DKPP dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan Mei ini, dengan harapan bahwa keputusan yang diambil DKPP akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. MM/AC
Yogyakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengambil langkah proaktif dengan mengajukan konsultasi mengenai proses pencalonan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 kepada Komisi II DPR RI. Konsultasi ini berlangsung saat DPR memasuki masa reses atau perhentian sidang. “Kami tengah dalam proses pengajuan dan telah melakukan koordinasi dengan pimpinan Komisi II DPR RI serta pemerintah,” ujar Anggota KPU RI, Idham Holik, dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta pada hari Minggu. Holik juga menegaskan bahwa proses pendaftaran calon kepala daerah melalui jalur perseorangan akan dibuka pada tanggal 5 Mei 2024. “Izin KPU terkait pencalonan melalui jalur perseorangan telah dimulai sejak tanggal 5 April 2024, sesuai dengan regulasi yang ada,” tambahnya. Selain itu, KPU telah memulai sosialisasi formulir dukungan pemilih kepada calon perseorangan. Idham menjelaskan bahwa para tokoh yang berminat menjadi calon perseorangan dapat berinteraksi langsung dengan KPU provinsi, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dan KPU kabupaten/kota. Berikut adalah jadwal tahapan Pilkada 2024: 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon; 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon; 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon; 22 September 2024: penetapan pasangan calon; 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye; 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara; 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. MM/AC
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menuntaskan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara nasional untuk 38 provinsi, termasuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI, Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI pada pukul 19.09 WIB. Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwa rekapitulasi suara nasional telah selesai dengan aman. Selanjutnya, agenda penetapan hasil Pemilu 2024 dijadwalkan pada pukul 20.00 WIB. “Rekapitulasi pilpres serta pemilu anggota DPR dan DPD dari 38 provinsi sudah dilaksanakan. Tentu saja kami menyadari dan mengetahui bersama ada dinamika, ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan,” ungkap Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu. Hasyim menegaskan bahwa setelah selesai rekapitulasi suara, agenda penetapan hasil pemilu akan segera dilanjutkan. Dia juga mengajak para saksi peserta pemilu untuk turut hadir dalam agenda tersebut. “Saya memohon para peserta pemilu untuk hadir dalam agenda penetapan hasil pemilu secara nasional. Mohon kehadiran saksi-saksi di tingkat nasional,” tambahnya. Setelah menyelesaikan rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI untuk Daerah Pemilihan Papua, Hasyim mengonfirmasi bahwa rekapitulasi di 128 wilayah panitia pemilihan luar negeri (PPLN) telah selesai. “Dengan demikian, rangkaian rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan teman-teman PPLN di 128 PPLN sudah dilaksanakan,” jelasnya. Berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional. Pasangan Prabowo-Gibran meraih suara terbanyak dengan 95.876.820 suara, diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin dengan 40.846.616 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 26.923.123 suara. Total suara dari 128 PPLN dan 38 provinsi menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 96.304.691 suara, pasangan Anies-Muhaimin dengan 40.971.726 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 27.041.508 suara. Prabowo-Gibran berhasil unggul di 36 provinsi, sementara Anies-Muhaimin meraih suara terbanyak di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak berhasil memenangkan satu pun provinsi. Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (nomor urut 3). Rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada 20 Oktober 2024, sementara pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI diagendakan pada 1 Oktober 2024. Menurut Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara. MM/AC
Berita Maluku – Saat memasuki tanggal 01 Maret 2024, hasil sementara perolehan suara untuk Wakil DPR RI dan DPD RI dari Maluku, yang tercatat dalam situs KPU pada halaman Sirekap, menunjukkan bahwa Widya Pratiwi Murad dan Novita Anakotta, masing-masingmenduduki posisi pertama. Berdasarkan data sementara, Widya Pratiwi Murad dari Partai Amanat Nasional (PAN) memimpin perolehan suara untuk calon anggota DPR RI dari Maluku dengan jumlah suara sebanyak 44.474, diikuti oleh Hendrik Lewerissa dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 32.185 suara, dan Saadiah Uluputtih dari Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dengan 26.678 suara. Di posisi keempat, terdapat Mercy Barends dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 23.620 suara. Sementara itu, untuk calon anggota DPD RI dari Maluku, Novita Anakotta menempati peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 86.203, disusul oleh Anna Latuconsian dengan 53.028 suara, Mirati Dewaningsih dengan 49.226 suara, dan Bisri As Shiddiq Latuconsina dengan 38.369 suara. Meskipun beberapa nama besar lainnya ikut dalam pertarungan, namun mereka gagal meraih suara yang cukup berdasarkan data Sirekap dari situs resmi KPU RI yang tercatat hingga pukul 14.00 WIB pada 01 Maret 2024. Apabila tren perolehan suara ini tetap berlanjut, maka kemungkinan besar empat wakil DPR RI dan empat wakil DPD RI dari Maluku yang disebutkan di atas akan duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI dan DPD RI untuk periode lima tahun mendatang. Dari hasil sementara yang tercatat dalam Sirekap KPU RI, dapat disimpulkan bahwa dari wakil DPR RI maupun DPD RI asal Maluku, tiga di antaranya adalah politisi yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya di Senayan, sementara dua orang lainnya merupakan wajah baru. Empat partai politik dari Maluku yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sementara adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 17,87 persen, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 15,12 persen, Partai Keadilan Sejaterah (PKS) dengan 13,17 persen, dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dengan 12,53 persen. MM
Jakarta (MataMaluku) – Anggota Komisi I DPR RI yang juga Panja RUU TNI, TB Hasanuddin, mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang TNI bakal berlanjut pekan depan. Rencananya Komisi I DPR akan melaksanakan rapat dengan pemerintah. “Minggu depan (rapat berlanjut),” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (16/3/2025). TB Hasanuddin menyebut belum mengetahui apakah Senin akan menyerahkan hasil Panja ke tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Ia mengatakan pembahasan belum rampung untuk dibawa ke paripurna. “Belum. Senin belum tahu apakah akan diserahkan ke timus dan timsin, kita lihat nanti,” katanya. TB Hasanuddin menyebut Komisi I DPR sudah tidak mengundang pihak luar terkait revisi UU TNI. Dijadwalkan Komisi I akan melakukan rapat dengan pemerintah minggu depan di Gedung DPR RI. “Nggak undang siapa-siapa, kami akan rapat dengan pemerintah. Betul (pembahasan di DPR RI),” ucapnya. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, sebelumnya mengatakan tidak memasang target untuk penyelesaian rapat panitia kerja (panja) membahas Revisi Undang-Undang TNI. Dia mengaku tinggal menunggu kesiapan dari jajaran menteri yang terlibat. “Ya kalau memang menterinya siap, ini kan Undang-Undang dua sisi. Pak Sjafrie pernah bilang dan itu di-stated sama dia, kalau bisa masa sidang ini. Kalau memang dia siap, ya kita ini siap, ya kita Raker (rapat kerja). Bukannya berarti ngejar target, yang penting sudah dibahas dengan sebaik-baik,” kata Utut kepada wartawan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3). Utut berharap rapat panja yang telah digelar sejak Jumat (14/3) hingga Sabtu bisa segera selesai. Dia mengatakan jika pembahasannya bisa tuntas hari ini, maka akan dilanjutkan dengan perundingan tingkat I. “Perundingan tingkat I itu antara Menteri yang ditugaskan dengan DPR. Menteri yang ditugaskan ada empat, Menteri Hukum itu yang soal peraturan perundangan, Menteri Keuangan yang kaitan dengan budget. Terus Menteri Pertahanan selaku usernya sendiri dan satu lagi Menteri Sekretariat Negara,” jelas Utut. Menurut Utut, jika pembahasan yang sudah dilakukan disepakati oleh seluruh peserta panja yang hadir, maka tidak ada alasan untuk hasilnya tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Kalau saya yang tidak pakai target, tetapi kalau memang hari ini selesai dan saya anggap dan kita semua sepakat sudah lebih dari cukup dan baik, ya kenapa tidak? Tapi ini kita menunggu Menterinya. Menterinya empat itu harus paling nggak ada satu. Kalau Menterinya tiba-tiba lagi di luar negeri kan nggak bisa,” imbuhnya. Sejak Jumat (14/3) Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, secara tertutup.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Pejabat negara juga mendapatkan THR dan gaji ke-13. Mulai dari jajaran eksekutif yaitu presiden, wakil presiden dan kabinetnya hingga anggota DPR. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2025 yang Bersumber dari APBN yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam beleid itu dijelaskan, pejabat negara menjadi salah satu jenis aparatur negara yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Hal ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1. “Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. PNS dan Calon PNS; b. PPPK; c. Prajurit TNI; d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan e. Pejabat Negara,” tulis beleid itu dikutip Sabtu (15/3/2025). Di pasal 2 sendiri dijelaskan pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan keuangan negara. Lebih lanjut, dalam pasal 3 ayat 4 dijabarkan beberapa pihak yang masuk sebagai pejabat negara. Mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR, DPR, dan DPD. Kemudian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc. Selanjutnya, ada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi, dan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagai penerima THR dan gaji ke-13. Berikutnya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, Ketua dan Wakil Ketua dan juga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, hingga Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pun diatur berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kemudian di pasal 3 ayat 3 dijelaskan juga staf khusus di lingkungan kementerian lembaga, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, pimpinan badan layanan umum, hingga pimpinan lembaga penyiaran publik juga dianggap sebagai aparatur negara yang mendapatkan THR dan gaji ke-13. Namun dalam pasal 8 beleid tersebut dijelaskan juga THR dan gaji ke-13 bisa tidak akan diberikan kepada beberapa aparatur negara, prajurit TNI, dan anggota kepolisian bila berada dalam dua posisi. Pertama, sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain, kedua sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Isu reshuffle kabinet mengemuka di tengah pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, isu itu langsung ditepis oleh Gerindra. Belakangan ini diketahui muncul isu kalau sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan direshuffle. Isu ini menyeret nama Sri Mulyani yang menjabat Menkeu. Di tengah isu tersebut, Sri Mulyani pada (13/3) mengunggah kebersamaanya dengan Presiden Prabowo. Dalam unggahannya itu, Sri Mulyani membagikan momen buka puasa bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Sri Mulyani pun membagikan isi pertemuan itu. Sri Mulyani mengaku melaporkan terkait kinerja APBN. “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Sri Mulyani tiba di Istana sekitar pukul 17.10 WIB dan keluar pukul 19.15 WIB. Pertemuan itu juga sekaligus buka puasa bersama. Saat ditanya lebih detail mengenai APBN, Sri Mulyani meminta untuk menunggu konferensi pers besok. Untuk diketahui, Sri Mulyani menyebutkan Kementerian Keuangan bakal menggelar jumpa pers mengenai APBN untuk Januari 2025 dan Februari 2025. “Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” ujarnya. Sri Mulyani juga sempat ditanya perihal rumor dirinya mundur. Namun ia tak menjawab dan hanya melempar senyum. Ia langsung masuk ke mobil. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara mengenai isu reshuffle ini. Dasco mengatakan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan reshuffle. Dasco menyebut pertemuan itu suatu yang biasa dan tidak ada hubungannya dengah reshuffle kabinet. “Kemarin yang saya tahu pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa, sambil membahas keadaan ekonomi terkini,” kata Dasco usai inspeksi dadakan (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025). Dasco menyebut dirinya sudah mengecek ke pemerintah jika dalam waktu dekat ini tidak ada rencana pergantian menteri di kabinet. Dia justru melihat momen pertemuan Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani penuh keakraban. “Dan saya sudah juga cek kepada pemerintah, belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat (bertanya),” kata Dasco.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) dinilai telah jadi biang kerok kegagalan investasi di Indonesia. Kabarnya kegagalan investasi yang terjadi telah bernilai ratusan triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan menyatakan pemerintah akan mendalami persoalan ini. Dia juga mengatakan akan melakukan inventarisasi atau mendata ormas-ormas mana saja yang melakukan aksi premanisme untuk ditindaklanjuti. “Tentu kita akan lihat satu-satu lagi. Banyak yang kita inventarisir,” ungkap Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) malam kemarin. Sebagai informasi para pengusaha kawasan industri yang pertama kali mengeluhkan aksi ormas menghambat operasional usaha. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar melaporkan banyaknya ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Misalnya terkait dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah. “Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya,” kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025) kemarin. Sanny menambahkan terkait hal tersebut pengusaha sudah melakukan berbagai cara dengan melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling mana yang akan digunakan untuk pengelolaan limbah. Namun dengan cepatnya pergantian Kepala Desa membuat masalah tersebut selalu muncul. “Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi kalau udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan harus melakukan tender dan segala macam,” katanya. Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga sudah buka suara soal masalah ini. Dia menilai pemerintah termasuk Kementerian yang dipimpinnya harus lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar. Sebab hasil investasi yang masuk ke suatu daerah ini secara langsung juga bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar seperti membuka lapangan kerja baru. Selain itu menurut Rosan dengan masuknya investasi ke suatu daerah ini juga bisa meningkatkan usaha masyarakat sekitar. Semisal tempat makan hingga penginapan. “Kalau saya melihatnya perlu ada ini aja, ada community diskusi yang lebih baik lah, dan yang penting dengan investasi masuk ini kan kalau semua lancar, semua damai dan itu kan juga menciptakan lapangan kerja di situ,” kata Rosan kepada wartawan usai acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025) yang lalu. Di lain pihak, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli justru ingin ada tindakan tegas terhadap aksi premanisme ormas yang diduga memalak pengusaha di kawasan Industri, hingga meminta jatah proyek. Menurut Yassierli, jika terbukti maka jelas-jelas melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. “Itu kalau memalak artinya pidana dong ya. Berarti harus hubungan nanti dengan aparat penegak hukum,” kata Yassierli, ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025) yang lalu. Lalu ketika ditanya apakah ada peluang Kemnaker membuka lapangan kerja baru untuk para anggota ormas demi mengurangi aksi nakal ini, menurutnya akan menjadi solusi yang menarik. Sebab, selama ini belum ada tindakan khusus ke arah sana. “Menarik juga itu, kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja,” ujar Yassierli.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto mengatakan sebanyak 1.289 rumah dinas hakim mengalami kerusakan. Sugiyanto mengatakan banyak rumah dinas hakim tidak memenuhi standar keamanan yang layak. Hal itu disampaikan Sugiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). Sugiyanto menyoroti perumahan hakim yang kurang layak huni. “Sebagian besar perumahan dinas hakim saat ini dalam kondisi yang kurang layak, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas pendukung. Tercatat kurang lebih 1.289 rumah rusak berat maupun rusak ringan,” kata Sugiyanto. Dua mengatakan lokasi hunian pun kurang strategis. Hal itu, kata dia, mengakibatkan sulitnya akses ke fasilitas umum. “Banyak rumah dinas yang mengalami kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan rutin sehingga tidak memenuhi standar hunian yang nyaman dan aman,” ujarnya. Sugiyanto mengatakan keamanan rumah dinas hakim pun kurang memenuhi standar. Padahal, menurutnya, rumah dinas hakim harus berada di lingkungan yang memiliki keamanan ketat. “Keamanan hakim tidak hanya tergantung pada perlindungan saat bertugas tapi juga di lingkungan tempat tinggalnya. Rumah dinas yang layak dan berada dalam kompleks yang memenuhi sistem keamanan terpadu akan memberikan perlindungan lebih baik bagi hakim dan keluarganya,” jelasnya. “Saat ini masih terdapat banyak rumah dinas yang berada di lingkungan yang rawan tanpa sistem keamanan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko terhadap keselamatan hakim,” sambungnya. Sebab itu, menurutnya, penguatan sistem keamanan di rumah dinas akan memberi ketenangan bagi para hakim. Terutama, dalam menjalankan tugasnya secara independen dan tidak di bawah tekanan. “Sebagaimana kita ketahui bersama baru-baru ini terjadi konteb of court atau penghinaan dalam persidangan Jakarta Utara. Karena hal tersebut karena tidak adanya adanya pengamanan bagi hakim pengamanan persidangan,” tuturnya.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Mantan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Nicke hanya diam saat ditanya soal pemeriksaannya. Pantauan detikcom di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2024), Nicke selesai diperiksa sekitar pukul 14.10 WIB. Nicke yang mengenakan pakaian berwarna kuning biru langsung berjalan keluar dari gedung KPK. Dia hanya diam saat ditanya materi pemeriksaannya. KPK memeriksa Nicke Widyawati sebagai saksi kasus dugaan korupsi di PGN. Nicke diperiksa mengenai kerja sama jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energi (IEA). “Kehadiran yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi penyidikan perkara tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE,” ujar Jubir KPK Tessa Mahardhika. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa dua mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Dwi Soetjipto dan Elia Massa Manik. Keduanya dicecar soal SOP kebijakan hingga penyimpangan yang terjadi dalam perkara tersebut. Dwi Soetjipto merupakan Dirut PT Pertamina periode 2014-2017. Sedangkan Elia Massa Manik menjabat Dirut PT Pertamina pada 2017-2018. Kasus dugaan korupsi di PT PGN berkaitan dengan korupsi transaksi jual-beli gas yang melibatkan PT PGN dan PT Inti Alasindo Energi. Dugaan perbuatan korupsi itu terjadi pada periode 2017-2021. KPK mengatakan ada dua orang yang menjadi tersangka. Identitas para tersangka saat ini belum dibeberkan.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – KPK mengungkap tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) yang menjadi tersangka suap dan pemotongan anggaran proyek menagih fee ke Kadis PUPR OKU menjelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Ternyata, permintaan fee itu terjadi sehari usai KPK memberi peringatan kepada para penyelenggara negara. Sebagai informasi, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di OKU. Mereka ialah: – Ferlan Juliansyah (FJ) selaku Anggota Komisi III DPRD OKU – M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU – Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU – Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU – M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta – Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku Swasta. KPK menyebut tiga anggota DPRD OKU itu menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran. “Menjelang hari raya Idul Fitri pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian saudara MFR (M Fahrudin), kemudian saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada saudara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh saudara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/3). Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan ke Anggota DPRD OKU. Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK pun mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu. Menurut KPK, OTT itu terjadi sehari setelah KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya atau SE nomor 7 tahun 2025. KPK pun menganggap kelakuan para tersangka itu ironi. “Hal ini menjadi ironis, di saat sehari sebelumnya KPK menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya (SE Nomor 7 Tahun 2025),” ujar tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (17/3/2025). KPK, dalam surat edaran tersebut, telah mengingatkan penyelenggara negara (PN), Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha, asosiasi dan masyarakat lainnya untuk tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi. KPK menyebut gratifikasi dapat berimplikasi pada benturan kepentingan, pelanggaran peraturan, serta potensi korupsi. KPK juga menyinggung soal skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 di OKU. Menurut survei itu, OKU masuk kategori rentan atau merah. “Pada komponen internal, pengelolaan SDM dan pengadaan barang dan jasa (PBJ), menjadi dua aspek yang mendapat skor terendah. Pengelolaan SDM mendapat skor 61,25 sedangkan pengadaan barang dan jasa (PBJ) meraih skor 68,07,” ujarnya. KPK juga menyebut aspek pencegahan korupsi juga rendah di OKU dengan skor 76,99. Tim ahli juga memberi nilai rendah, yakni 66,54 terhadap OKU. “KPK mencatat, skor MCP (Monitoring Centre for Prevention) OKU tahun 2024 adalah 82. Dari delapan focus area, dua terendah adalah pengelolaan barang milik daerah (BMD) dengan skor 65, dan penganggaran dengan skor 69 yang masuk dalam kategori merah,” ujar Budi. Dia mengatakan OTT tersebut menjadi konfirmasi dari rendahnya skor pencegahan korupsi di OKU. KPK mengatakan kasus korupsi yang terjadi telah dirancang sejak awal pembahasan RAPBD. “Peristiwa tangkap tangan di OKU juga terkonfirmasi dari skor MCP ini. Jika kita melihat lebih detil, dalam fokus area penganggaran, indikator terendahnya pada penetapan APBD, dengan skor 9, yang diukur dengan skala 1-100,” ujarnya. KPK mengaku sedang berupaya melakukan pencegahan korupsi di Sumsel lewat pembentukan desa antikorupsi. KPK mengajak warga untuk bersama mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – KPK mengamankan delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. KPK juga mengamankan uang Rp 2,6 miliar dalam kegiatan tersebut. “(Uang yang diamankan) 2,6 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dihubungi, Minggu (16/3/2025). Fitroh mengatakan OTT itu terkait kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR. Namun dia belum menjelaskan detail konstruksi perkaranya. “Suap proyek dinas PUPR,” ucapnya. Sebelumnya, ada delapan orang yang terjaring OTT tersebut. Pihak yang ditangkap itu mulai Kepala Dinas PUPR OKU hingga sejumlah anggota DPRD OKU. “Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Sabtu (15/3). Fitroh menjawab pertanyaan soal Kepala PUPR OKU hingga anggota DPRD OKU ditangkap dalam OTT KPK di OKU, Sumsel. Jubir KPK Tessa Mahardhika membenarkan adanya penyelenggara negara yang ditangkap dalam OTT KPK di OKU, Sumsel. KPK belum memerinci identitas pihak-pihak yang diamankan. “Penyelenggara negara dan lainnya. Detailnya nanti dikabari,” ujar Tessa. Para pihak yang diamankan itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang. “Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan,” ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025). Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH). “Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik,” katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi. “Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja,” kata Fitrah. Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang. Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi. “Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali,” ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025). Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menggeledah beberapa lokasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) senilai Rp 958 miliar. Jaksa menyita uang hingga mobil dalam penggeledahan itu. “Jaksa Penyidik melakukan penggeledahan di beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan. Berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti seperti dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik, dan lain-lain yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi a quo,” kata Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting dalam keterangannya pers tertulisnya, Jumat (14/3/2025). Kasus ini terjadi pada 2020-2024 di mana saat itu Kominfo, yang sekarang berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tengah mengadakan proyek PDNS. Pada pelaksanaannya, ada dugaan pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta yakni PT Aplikanusa Lintasarta (AL). “Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan total pagu anggaran Rp 958 Miliar, dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT. AL,” kata Bani. Pengkondisian ini disebut Bani berlangsung selama 5 tahun. Berikut rinciannya: – 2020 Terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT.AL dengan nilai kontrak Rp 60.378.450.000. – 2021 Perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp 102.671.346.360. – 2022 Terdapat adanya pengkondisian lagi antara pejabat di Kominfo dengan perusahaan PT AL untuk memenangkan perusahaan yang sama dengan cara menghilangkan persyaratan tertentu sehingga perusahaan tersebut dapat terpilih sebagai pelaksana kegiatan tersebut dengan nilai kontrak Rp 188.900.000.000. – 2023 Memenangkan pekerjaan komputasi awan dengan nilai kontrak senilai Rp 350.959.942.158. – 2024 Pada 2024, ada nilai kontrak senilai Rp 256.575.442.952, di mana perusahaan tersebut bermitra bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301. Bani mengatakan proyek itu tidak memasukkan pertimbangan kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat penawaran. Hingga, pada Juni 2024, terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya data diri penduduk Indonesia. “Akibat dari tidak dimasukkannya pertimbangan kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat penawaran, sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya data diri penduduk Indonesia, meskipun anggaran pelaksanaan pengadaan PDSN ini telah menghabiskan total sebesar lebih dari Rp 959.485.181.470,” kata Bani. Bani mengungkap pelaksanaan PDSN ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dia menyebut negara akhirnya mengalami kerugian senilai ratusan miliar. “Tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hanya mewajibkan pemerintah untuk membangun Pusat Data Nasional (PDN) dan bukan PDNS serta tidak dilindunginya keseluruhan data sesuai dengan BSSN,” kata Bani. “Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah ratusan miliar,” imbuhnya.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia diadili dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sidang digelar di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025). Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto bersama dua hakim anggota, yakni Fajar Kusuma Aji dan Sigit Herman Binaji. Hasto tampak duduk di kursi terdakwa. Tampak Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menghadiri persidangan. Mulanya, Hakim menanyakan kondisi Hasto. Dia mengaku dalam kondisi sehat. “Saudara Hasto sehat?” tanya Hakim. “Sehat, Yang Mulia,” jawab Hasto. Hasto akan didakwa dalam dua kasus, yakni dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku dan dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan saat menjabat Komisioner KPU RI. Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menghalangi KPK menangkap Harun Masiku. Hasto juga diduga memberikan sebagian uang untuk menyuap Wahyu. Wahyu sendiri telah dihukum penjara dan bebas. Sementara, Harun Masiku masih kabur. Harun Masiku berstatus buron KPK sejak tahun 2020. Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, namun gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan praperadilan jilidi II. Salah satu gugatannya, yakni praperadilan kasus suap, dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto Kristiyanto ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2025. Sementara itu, berkas perkara Hasto dilimpahkan KPK pada Kamis (6/3).MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Sempat “puasa” cukup panjang, Franco Morbidelli akhirnya naik podium lagi. Ia sekaligus mempersembahkan podium perdana bagi Tim Pertamina Enduro VR46 di 2025. Morbidelli berhasil finis ketiga di MotoGP Argentina 2025. Ia menyudahi balapan di belakang Marquez bersaudara; Alex Marquez dan Marc Marquez. Bagi Tim Pertamina Enduro VR46, pencapaian Morbidelli merupakan podium perdana musim ini. Kian mengesankan jika melihat Fabio Di Giannantonio, rekan setim Morbidelli, sukses finis kelima di Argentina. Untuk Franco Morbidelli, hasil dalam MotoGP Argentina 2025 di Autódromo Termas de Río Hondo itu sekaligus membuat dirinya menyudahi masa paceklik podium. Sejak finis ketiga di Jerez pada Mei 2021, baru kali ini lagi Morbidelli naik podium. Crash.com menghitung ada rentang 1414 hari sampai akhirnya Franco Morbidelli mengakhiri “puasa” podium. “Aku sangat gembira dengan hasil di akhir pekan! Kami mengawalinya dengan kurang oke, apalagi aku juga sempat sakit,” ucapnya seperti dilansir motociclismo. Dari awal yang kurang ideal sampai akhirnya bisa naik podium, Morbidelli mengungkap ada sedikit perjudian yang ia lakukan dengan ban. Tapi hal itu terbayar lunas dengan kesuksesan naik podium lewat finis ketiga. “Tim layak mendapatkan ini. Kami memulai musim dengan amat baik, sejak tes di awal kami sudah memoles apa yang menjadi kelemahan dan kami bisa membuat peningkatan selangkah demi selangkah,” ucap Morbidelli di Crash.net. Dengan hasil di MotoGP Argentina 2025, Franco Morbidelli untuk sementara menempati posisi keempat klasemen MotoGP 2025. Ia berada di bawah Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan pemuncak klasemen Marc Marquez.MM/DC
Deventer (MataMaluku) – Dean James sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia. Media Belanda menyebut pemain Go Ahead Eagles tersebut pasti dibawa ke Timnas Indonesia. James baru saja resmi menjadi WNI. Ia, bersama Emil Audero dan Joey Pelupessy, sudah menjalani sumpah pada awal pekan kemarin. Kemudian, PSSI mengonfirmasi ketiganya sudah merampungkan proses pindah federasi. Artinya, mereka bisa dimainkan Timnas Indonesia pada laga berikutnya. Tim Garuda akan melawan Australia dan Bahrain di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 20 dann 25 Maret nanti. Patrick Kluivert sementara sudah memilih 27 nama untuk dibawa. Dalam skuad sementara Timnas Indonesia yang sempat dirilis, Dean James, Emil, dan Joey memang belum masuk namanya. Itu karena ketiganya memang belum resmi pindah federasi pekan lalu. Kini setelah resmi menjadi pemain PSSI, ketiganya berpeluang dipanggil. Voetbal Primeur secara khusus menyebut Dean James pasti dibawa Kluivert. “Indonesia sudah memanggil Dean James untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain pekan depan. Bek Go Ahead Eagles itu akan menjalani debutnya di skuad pelatih Patrick Kluivert,” tulis Media Belanda itu. Dean James akan menambah opsi Indonesia di pos bek kiri. Pemain 24 tahun bakal bersaing dengan Calvin Verdonk di sektor tersebut. Musim ini, Dean James tampil apik bersama Go Ahead Eagles. Ia bisa membuat 2 gol dan 3 assist dari 26 penampilan.MM/DC
London (MataMaluku) – Newcastle United menantang Liverpool dalam final Carabao Cup. The Magpies punya peluang mengakhiri puasa gelar mereka selama 56 tahun. Final Piala Liga Inggris mempertemukan Liverpool vs Newcastle. Duel dijadwalkan Minggu (16/3/2025) malam WIB di Stadion Wembley. Liverpool datang sebagai juara bertahan Carabao Cup. Pasukan Arne Slot juga berstatus pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2024/2025. Sementara itu, Newcastle United menjalani final kedua mereka di Carabao Cup dalam dua tahun terakhir. The Toons mencicipi partai puncak Piala Liga Inggris pada 2023, tapi gagal jadi juara usai dikalahkan Manchester United 2-0. Newcastle United berupaya mengakhiri puasa trofi yang sudah berlangsung lebih dari separuh abad. Kali terakhir klub yang bermarkas di St James’ Park ini memenangkan sebuah turnamen yakni Piala Inter-Cities Fairs 1969. Untuk final Carabao Cup 2025, Liverpool lebih diunggulkan ketimbang Newcastle. Selain berstatus juara bertahan, The Reds belum pernah kalah dari The Magpies musim ini (sekali imbang dan sekali menang). Manajer Newcastle United, Eddie Howe, angkat bicara soal persiapan timnya menghadapi Liverpool. Menurutnya Alexander Isak cs sudah siap sepenuhnya menatap laga final demi meraih gelar juara. “Persiapannya sudah sangat bagus. Kami sangat positif,” kata Howe jelang laga Liverpool vs Newcastle, dilansir dari laman resmi klub. “Takdir kami ada di tangan kami sendiri. Ini tentang bagaimana kami menampilkan performa terbaik,” ujarnya.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia akan menjalani laga lanjutan Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Namun, tahukah kamu jika ada pemain Timnas Indonesia yang menempuh studi di dunia perkuliahan? Berdasarkan pengumuman pemanggilan pemain Timnas pada Minggu (9/3/2025), ada 27 nama sementara yang masuk daftar pelatih baru Patrick Kluivert. Pemain-pemain tersebut yakni: Posisi kiper: Maarten Paes, Nadeo, Ernando Ari. Posisi belakang: Jay Idzes, Jordi Amat, Nathan Tjoe-A-On, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferarri, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Pratama Arhan, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Kevin Diks, Eliano Reijnders. Posisi tengah: Ivar Jenner, Egy Maulana Vikri, Thom Haye, Ricky Kambuaya, dan Marselino Ferdinand. Posisi depan: Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen , Septian Bagaskara, Rafael Struick, Hokky Caraka, Ramadhan Sananta. Dari nama-nama tersebut, ada beberapa pemain Timnas yang tercatat menempuh studi di bangku perkuliahan. Siapa saja mereka? Daftar Pemain Timnas Indonesia yang Kuliah Rizky Ridho – Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Mengutip laman um-surabaya.ac.id, pemain dengan nama lengkap Rizky Ridho Ramadhani tercatat sebagai mahasiswa di UM Surabaya. Pemain berposisi bek ini mengambil Program Studi S1 Manajemen. Ramadhan Sananta – Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Tak hanya Rizky Ridho, pemain Timnas Indonesia lain juga berkuliah di UM Surabaya. Pemain yang dimaksud yakni Muhammad Ramadhan Sananta. Tercatat, pemain klub Liga 1 Persis Solo tersebut tengah mengambil jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UM Surabaya. Muhammad Ferarri – Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Muhammad Ferarri tercatat sebagai mahasiswa Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (POR FIP UMJ), sebagaimana dikutip dari umj.ac.id. Selain itu, Ferrari juga merupakan anggota POLRI berpangkat Bripda. Pratama Arhan – Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang Mengutip laman dinus.ac.id, pemain dengan nama lengkap Pratama Arhan Alif tercatat sebagai mahasiswa Program Studi (Prodi) S-1 Manajemen Udinus Semarang. Ernando Ari – Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang Selain Arhan, ada nama pemain Timnas Indonesia lain yang juga kuliah di Udinus. Ia adalah Ernando Ari Sutaryadi yang menempuh pendidikan di Prodi S-1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB). Selain nama-nama di atas, terdapat pemain yang pernah dipanggil Timnas senior dan merupakan seorang mahasiswa. Pemain tersebut antara lain: – Malik Risaldi (Prodi Manajemen di UM Surabaya) – Komang Teguh Trisnanda (Prodi Manajemen di UM Surabaya) – Rachmat Irianto (Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di Universitas Negeri Surabaya, lulus pada April 2023) Nah, itulah sederet nama-nama pemain Timnas Indonesia yang menempuh studi perkuliahan di berbagai kampus. Ada pemain favorit detikers?. MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Eintracht Frankfurt tampil gemilang dengan menghancurkan Ajax 4-1 dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa di Stadion Deutsche Bank Park, Frankfurt, Jumat dini hari WIB. Kemenangan ini memastikan langkah Frankfurt ke perempat final dengan agregat meyakinkan 6-2. Tim tuan rumah menunjukkan dominasi sejak awal pertandingan. Jean-Matteo Bahoya membuka keunggulan Frankfurt pada menit ketujuh setelah menerima umpan matang dari Hugo Ekitike. Tidak butuh waktu lama, Frankfurt menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui Mario Götze yang memaksimalkan umpan dari Robin Koch pada menit ke-25. Meski sempat mendapat tekanan dari Ajax, termasuk peluang dari Steven Berghuis yang digagalkan kiper Frankfurt, Kaua Santos, tim tuan rumah tetap tampil agresif. Memasuki babak kedua, Frankfurt semakin menggila. Hugo Ekitike mencetak gol ketiga timnya pada menit ke-67 lewat aksi individu yang memukau. Ajax sempat memberi harapan dengan gol Kenneth Taylor di menit ke-78 setelah menerima umpan dari Mika Godts. Namun, Frankfurt menegaskan dominasinya dengan gol kedua Mario Götze pada menit ke-83 yang memastikan kemenangan telak 4-1. Secara statistik, Frankfurt mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 54% serta melepaskan 16 tembakan, sembilan di antaranya mengarah ke gawang. Dengan kemenangan ini, Eintracht Frankfurt melaju ke babak perempat final Liga Europa, sementara Ajax harus mengakhiri perjalanannya di kompetisi ini lebih awal. MM/AC
Jakarta (MataMaluku) – Lady Gaga cerita tentang pertunangannya yang unik dengan Michael Polansky. Dalam serangkaian wawancara, penyanyi Poker Face berusia 38 tahun itu berbagi kisah yang menyentuh. Gaga, yang bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta, mengingat momen ketika Polansky mengajukan pertanyaan yang menyentuh hati sebelum melamarnya. “Dia berkata kepada saya, jika saya melamarmu, bagaimana cara melakukannya?” ungkapnya dalam sebuah wawancara dengan E! News. Tanggapan Gaga tidak biasa tapi bermakna, “Ambil saja sehelai rumput dari halaman belakang dan lingkarkan di jariku.” Polansky ternyata melakukan hal tersebut. Tindakan sentimental itu tidak berhenti di situ. Di samping cincin sehelai rumput, Polansky juga memberikan Gaga sebuah cincin berlian berpotongan oval yang menakjubkan. “Dia memberiku dua cincin dan salah satunya adalah cincin bergambar rumput dan itulah cincin pertama yang dia gunakan untuk melamarku,” ungkapnya kepada Howard Stern Show dalam kesempatan terpisah. Meskipun cincin berlian itu sangat berharga, Gaga sangat menghargai cincin dari rumput tersebut. “Aku mencintai keduanya,” ungkapnya. “Tapi cincin rumput itu tidak bisa menggantikan sesuatu yang memiliki makna seperti itu.” Pasangan ini mulai berpacaran pada 2019. Keduanya juga setelah itu terlihat bersama di sejumlah acara penting. Mereka menghabiskan masa pandemi bersama di rumah Gaga di Malibu, yang semakin mempererat ikatan mereka. Polansky bahkan berkontribusi secara kreatif pada karya terbaru Gaga, dengan beberapa kali menulis lagu di album Mayhem. Meskipun Gaga merahasiakan rencana pernikahannya, ia menggoda penggemar dengan berbagai kemungkinan, mulai dari kunjungan ke gedung pengadilan yang diikuti dengan makanan Cina hingga upacara yang megah dan penuh keceriaan. Apa pun bentuknya, jelas bahwa pernikahan mereka, seperti pertunangan mereka, akan bersifat personal dan penuh cinta.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Penyanyi Betrand Peto baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dengan kejutan istimewa dari ibundanya, Sarwendah. Betrand Peto sangat senang begitu tahu kejutan di hari ulang tahunnya merupakan mobil yang sesuai dengan keinginan. “Surprise-nya aku suka banget. Kemarin aku pernah bilang sama bunda aku mau mobil yang kecil karena enak saja begitu,” kata Betrand Peto saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025). Sarwendah mengungkapkan alasan di balik pilihan mobil yang diberikan kepada putranya. “Kemarin itu, kan, aku lihat, mobilnya lucu, terus kayak jeep, tapi ya begitu gede, kan. Jadi, bisa buat Onyo bawa,” tutur Sarwendah. Pelantun Bila Memang Kamu itu merasa sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu mendukung dan memperhatikan kebahagiaannya. “Aku merasa bersyukur punya orang tua yang anaknya suka apa, dia utamakan anaknya dulu,” ucapnya. Di sisi lain, Sarwendah berharap agar Betrand Peto bisa tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. “(Semoga Betrand Peto) jadi orang yang harus tanggung jawab, jujur, bisa jadi pengaruh buat orang-orang sekitar. Jadi mulai dari hal-hal kecil siapa tahu menjadi hal besar,” harap Sarwendah. Tak hanya itu, Betrand Peto juga memiliki harapan besar untuk masa depannya. Ia ingin terus berkarya dan menjadi panutan bagi adik-adiknya serta para penggemarnya. “Harapan aku kedepannya semoga makin sukses, semoga bisa menjadi contoh bagi adik-adik aku, begitu juga penggemarku, bisa ciptakan karya-karya yang bagus, yang bisa orang-orang selalu ingat,” harap Betrand Peto.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Prahara di antara Blake Lively dan Justin Baldoni sepertinya masih jauh dari kata berakhir. Bahkan seperti bola salju, kasus ini ikut menyeret orang-orang terdekat mereka seperti Hugh Jackman yang menjadi lawan main suami Blake Lively, Ryan Reynolds. Tak jelas apa alasan pihak Baldoni menyeret bintang Wolverine itu namun diduga hal ini berkaitan dengan film Deadpool & Wolverine yang dianggap mengejek dirinya lewat karakter Nicepool. Jika di dalam film banyak yang dibuat kesal oleh mulut Deadpool, maka kali ini justru kejadian itu terjadi di dunia nyata dan bahkan cukup serius sampai dibawa ke ranah hukum. Sebenarnya sejak kasus ini bergulir pihak Blake Lively seperti Ryan Reynolds atau pun Hugh Jackman juga tak pernah memberikan tanggapan apa-apa mengenai tuduhan itu. Namun pihak Justin Baldoni terus mengorek-ngoreknya dengan membawa nama-nama baru di dalam gugatan tersebut. Menurut laporan dari The Daily Mail, tim Baldoni berusaha keras untuk mencoba dan menggambarkan situasi yang memanas tidak hanya seputar Lively dan Reynolds, tetapi juga tentang masuknya karakter Nicepool dalam Deadpool & Wolverine. Dalam film tersebut, karakter Nicepool memiliki sanggul, berkomentar tentang kehamilan Ladypool (karakter Lively dalam film tersebut) dan melontarkan banyak komentar yang tampaknya feminis sebelum dibunuh oleh para Deadpool. Menurut pengacara Baldoni, Bryan Freedman, “tidak diragukan lagi ini terkait dengan Justin. Maksud saya siapa pun yang dapat menonton itu (melihat) sanggul rambut, kau tahu, komentar tentang kehamilan. Cukup jelas apa yang sedang dilakukan,” jelasnya di The Megyn Kelly Show. Dan menurut sumber lainnya dalam wawancara bersama Daily Mail, itulah mengapa keterangan Hugh Jackman begitu penting. “Hugh Jackman akan diperiksa sebelum persidangan, karena tim hukum Baldoni ingin mengetahui cakupan lengkap perilaku Reynolds selama syuting ‘It Ends With Us’. “Hugh akan diminta bersaksi jika ini disidangkan. Tidak mungkin dia mangkir, ” kata orang dalam itu. Sebelumnya sempat terungkap rekaman suara Justin Baldoni yang dikirimkan pada Blake Lively. Dalam rekaman tersebut, ia terdengar meminta maaf atas respon dinginnya terhadap naskah hasil revisi dari istri Ryan Reynolds itu. “Saya benar-benar minta maaf, saya merasa gagal, padahal kau bekerja sangat keras untuk itu.” kata Justin Baldoni dalam rekaman dirilis TMZ. “Saya melakukan kesalahan. Satu hal yang perlu Anda tahu tentang saya adalah saya akan mengakui kesalahan saya dan meminta maaf. Saya jauh dari sempurna, dan saya adalah pria yang penuh kekurangan, seperti yang akan disampaikan istri saya, sambungnya. Dalam rekaman suara yang sama, suami Emily Baldoni itu berjanji untuk menjadi lebih baik. Dia juga memuji Blake Lively karena memiliki teman-teman yang mendukung karyanya, termasuk suaminya Ryan Reynolds dan Taylor Swift. “Kita semua seharusnya punya teman seperti mereka, selain fakta bahwa mereka adalah dua orang paling kreatif di planet ini, kalian bertiga bersama-sama, itu luar biasa,” ujar Justin Baldoni.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Kasus hukum antara Blake Lively dan Justin Baldoni terkait film It Ends With Us masih berjalan dan panas. Rencananya sidang pertama bakal digelar Maret 2026 dan Taylor Swift berpotensi diseret buat jadi saksi. Kemungkinan ini diisyaratkan oleh kuasa hukum Justin Baldoni, Bryan Freedman, dalam sebuah pernyataan. Menurutnya penting buat menghadirkan Taylor di pengadilan. Alasannya, pada malam Justin Baldoni datang ke penthouse Blake Lively di New York buat membahas naskah film It Ends With Us, ada Ryan Reynolds dan ‘seorang teman dekat’. Terungkap kemudian teman dekat yang dimaksud adalah Taylor Swift. Dilansir Page Six, pengacara Justin Baldoni mengklaim pertemuan itu disebut memberikan tekanan buat kliennya yang kemudian ‘memaksa’ Justin buat mengirim pesan teks ke Blake. Mereka menyebut tanpa Ryan Reynolds dan Taylor Swift, perubahan naskah harusnya bisa tetap berjalan. Tangkapan layar pesan ini sekarang jadi salah satu materi dalam gugatan. Blake Lively merasa kehadiran suaminya dan pacar Travis Kelce itu diperlukan karena pengalaman mereka sebagai penulis dan storyteller. Begitulah akhirnya nama Taylor terlibat dalam kasus ini. Taylor Swift kini dianggap sebagai salah satu saksi potensial yang bisa diseret ke pengadilan dan dimintai keterangan. Freedman menegaskan, semua orang yang kemungkinan punya bukti akan didatangkan buat bersaksi. Namun, kepastian buat memanggil pelantun Bad Blood itu belum dipastikan. “Aku nggak tahu apakah kami akan memanggil Taylor Swift. Kemungkinan itu akan jadi keputusan mendadak. Sejauh ini belum ada. Namun, aku bisa pastikan semua yang punya alasan dan informasi sebagai bukti dalam kasus ini akan diseret,” katanya. Blake Lively dan Taylor Swift selama ini dikenal sebagai bestie. Mereka sering terlihat menghabiskan waktu bersama dan saling mendukung karya satu sama lain.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Nia Ramadhani, mengungkapkan, mendidik Mikhayla di era sekarang menjadi tantangan tersendiri. Nia sadar, pergaulan yang semakin bebas dan teknologi yang berkembang pesat. “Kita nggak boleh berharap yang muluk-muluk juga sih sebenarnya. Untuk melihat keadaan sekarang, mungkin yang pada saat dulu aku pergi-pergi umur 16-17 tahun, sekarang emang udah makin muda, gitu,” ungkap Nia saat ditemui di Kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur, kemarin. Sebagai ibu, Nia pun berusaha menjaga kedekatan dengan putrinya yang sudah berusia remaja. Menurutnya, itu adalah kunci utama. “Pokoknya kita berusaha untuk lebih dekat,” ungkapnya. Terkait kedekatan dengan Mikhayla, Nia mengaku anaknya terbuka kepadanya. Bahkan, ia juga tak segan membaca pesan-pesan singkat putrinya. Nia mengaku dibuat kaget dengan isi ponsel dari Mikhayla. Tapi sejak awal, ia memang sudah berjanji untuk tidak bereaksi apapun ketika membuka ponsel sang putri. “Dia tiap malam juga memperbolehkan aku untuk melihat chat-nya. Tapi, tidak boleh bereaksi. Jadi, kita udah kaget-kaget sendiri. Tapi, besoknya harus udah santai aja, gitu,” jelasnya. Nia merasa bersyukur karena Mikhayla terbuka dengannya, meskipun dia mengaku masih terus belajar dalam menjalani peran sebagai ibu. “Tapi, setidaknya dia terbuka. Setelah buka, dia juga cerita dan emang harus. Jadi, ibu mungkin sekarang juga tetap masih belajar. Tapi, mungkin kalau yang sekarang aku jalanin, harus pintar beradaptasi kali ya,” ungkap Nia. Meski anaknya terbuka, Nia tetap menekankan pentingnya menjaga otoritas sebagai orangtua. “Ada saat-saatnya, tetap kamu anak mama dan kamu masih hidup dari mama. Jadi, masih ada aturan-aturan yang memang harus, kayak, otoritasnya masih ada,” bebernya. Selain itu, Nia juga menceritakan tentang kedekatan Mikhayla dengan mertua, Aburizal Bakrie. Menurut Nia, Mikhayla sangat dimanjakan oleh sang kakek. “Emang dimanjain sih, gitu. Jadi cewek paling kecil soalnya dia dan pinter aja manja-manjanya,” pungkas Nia.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Seorang wanita di Bandung menceritakan kisahnya harus rutin menjalani hemodialisa karena penyakit gagal ginjal kronis yang diidapnya. Kondisi itu menurutnya dipicu karena kebiasaan makannya yang buruk. “Suka yang asin-asin gurih, seblak, basreng dan kawan-kawannya. Hari-hari saya rebahan terus, kerja di ruangan AC 24 jam, habis makan berat langsung rebahan. Mungkin dari situ penyakit timbul,” kata Asry Mahendra (38) kepada detikcom. Terlalu banyak mengonsumsi makanan asin bisa memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ketika tekanan darah tinggi tidak terkontrol, komplikasinya bisa memunculkan penyakit lain mulai dari stroke sampai gagal ginjal. “Kalau garam hubungannya itu ke hipertensi. Dengan garam yang banyak tinggi, kandungan garam di dalam pembuluh darah akan menarik air. Cairan akan lebih banyak di pembuluh darah, tekanan darah menjadi meningkat,” ujar spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dr Pringgodigdo Nugroho, SpPD-KGH, saat berbincang dengan detikcom. “Terus hipertensi, melalui hipertensi bisa memicu penyakit ginjal kronik,” imbuhnya lagi. Laman National Kidney Foundation menjelaskan tekanan darah tinggi dapat menyempitkan pembuluh darah di ginjal, yang mengurangi aliran darah dan menghentikan ginjal bekerja dengan baik. Jika ini terjadi, ginjal tidak dapat membuang semua limbah dan cairan berlebih dari tubuh. Cairan ekstra dalam pembuluh darah dapat meningkatkan tekanan darah, menciptakan siklus yang berbahaya, dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut sehingga berujung pada gagal ginjal. Belum lagi hipertensi dapat menyebabkan arteri di sekitar ginjal menjadi sempit, lemah, atau keras. Hal ini mempengaruhi suplai darah ke ginjal dan dapat menyebabkan ginjal menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi. Arteri ginjal yang rusak dapat membuat unit penyaringan ginjal, atau nefron, tidak berfungsi dengan baik.MM/DC
Jakarta (MataMaluku) – Thailand merupakan salah satu negara populer di Asia. Selain memiliki banyak objek wisata menarik, negara yang satu ini ternyata juga memiliki beragam orientasi seksual. Tak tanggung-tanggung, Thailand memiliki setidaknya 18 orientasi seksual yang diakui negara, lho. Apa saja? Simak daftarnya secara lengkap dalam artikel ini. Orientasi Seksual di Thailand Sedikit informasi, orientasi seksual adalah istilah untuk menunjukkan pola ketertarikan seseorang secara seksual ataupun emosional kepada individu lainnya dengan jenis kelamin tertentu. Pada dasarnya, orientasi seksual adalah ketika pria menyukai wanita, begitupun juga dengan sebaliknya. Namun, Thailand memiliki orientasi seksual yang jumlahnya banyak dan telah diakui negara. Mengutip catatan detikcom, berikut daftar orientasi seksual di Thailand: Pria Seorang pria yang menyukai atau tertarik dengan wanita. Wanita Seorang wanita yang tertarik atau menyukai pria. Tom Seorang wanita yang berpenampilan seperti pria (tomboi) dan menyukai dee, yakni seorang perempuan feminim yang menyukai perempuan tomboi. Dee Merupakan seorang wanita yang menyukai tom, yakni wanita yang punya penampilan layaknya pria atau disebut tomboi. Tom Gay Tom gay merujuk kepada seorang wanita yang menyukai tom dan dee. Tom Gay King Mirip dengan tom gay, tetapi tom gay king lebih mirip seperti tom yang gagah. Jadi, dirinya adalah seorang wanita yang memiliki sifat jantan dan maskulin. Tom gay king adalah seseorang yang menyukai tom. Artinya, wanita gagah yang suka dengan perempuan tomboi. Bi Orientasi seksual ini tertuju pada seorang wanita yang menyukai segalanya (biseksual), baik pria maupun wanita. Boat Seorang pria yang menyukai semuanya, baik pria maupun wanita, tetapi tidak termasuk ladyboy. Gay Queen Kondisi orientasi seksual yang tertuju bagi laki-laki feminim yang menyukai pria. Gay King Kebalikan dari gay queen, yakni seorang pria gagah yang menyukai laki-laki. Tom Gay Queen Seorang tom feminim yang menyukai tom. Tom Gay Two Way Seorang tom yang bisa menjadi tom gay king atau tom gay queen. Lesbian Orientasi seksual yang diperuntukan untuk wanita yang menyukai sesama jenis. Kathoey atau Ladyboy Seorang pria yang ingin menjadi wanita dengan menjalani operasi plastik, terutama dengan mengubah bentuk badan dan wajahnya agar menyerupai wanita. Adam Julukkan untuk seorang pria yang menyukai tom atau wanita yang berpenampilan seperti pria (tomboi). Angee Panggilan untuk para ladyboy yang menyukai tom. Cherry Istilah orientasi seksual untuk seorang wanita yang menyukai pria gay dan ladyboy. Samyaan Ditujukkan untuk seorang wanita yang tertarik dengan wanita, tom, dan lesbian. Dirinya juga bisa menjadi salah satu bagian dari mereka. Demikian 18 orientasi seksual di Thailand yang diakui negara. Apakah kamu bisa membedakannya?.MM/DC
<p data-start="78" data-end="360">Jakarta (MataMaluku) – Penyakit Parkinson diprediksi akan terus meningkat secara global. Menurut studi terbaru yang dipublikasikan di <em data-start="216" data-end="221">BMJ</em>, jumlah kasus Parkinson diproyeksikan melonjak hingga 112 persen, dari hampir 12 juta kasus pada 2021 menjadi 25,2 juta kasus pada 2050.</p> <p data-start="362" data-end="552">Penelitian ini menggunakan data tren penyakit dari 195 negara, mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kejadian Parkinson untuk memperkirakan prevalensinya di masa depan.</p> <p data-start="554" data-end="952">Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang memengaruhi pergerakan, kesehatan mental, pola tidur, serta menyebabkan nyeri dan masalah kesehatan lainnya. Meskipun penyebab pastinya belum diketahui, faktor risiko seperti riwayat keluarga, paparan polusi udara, pestisida, dan pelarut dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan penyakit ini.</p> <p data-start="954" data-end="1185">Penyakit ini umumnya menyerang orang berusia lanjut, tetapi individu yang lebih muda juga bisa terkena. Saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan Parkinson, tetapi terapi dan obat-obatan dapat membantu mengelola gejalanya.</p> <h4 data-start="1187" data-end="1232"><strong data-start="1191" data-end="1230">Tanda-Tanda Awal Penyakit Parkinson</strong></h4> <p data-start="1233" data-end="1375">Gejala Parkinson berkembang secara perlahan dan dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Berikut delapan tanda awal yang perlu diwaspadai:</p> <ol data-start="1377" data-end="2887"> <li data-start="1377" data-end="1515"> <p data-start="1380" data-end="1515"><strong data-start="1380" data-end="1411">Hilangnya Kemampuan Mencium</strong><br data-start="1411" data-end="1414" />Penurunan indra penciuman sering kali menjadi gejala awal yang dialami oleh penderita Parkinson.</p> </li> <li data-start="1517" data-end="1671"> <p data-start="1520" data-end="1671"><strong data-start="1520" data-end="1534">Konstipasi</strong><br data-start="1534" data-end="1537" />Masalah pencernaan, terutama konstipasi, merupakan gejala umum yang sering muncul sebelum tanda-tanda motorik lainnya berkembang.</p> </li> <li data-start="1673" data-end="1921"> <p data-start="1676" data-end="1921"><strong data-start="1676" data-end="1686">Tremor</strong><br data-start="1686" data-end="1689" />Sekitar 70-80 persen penderita Parkinson mengalami tremor, yang biasanya terjadi saat istirahat dan mereda saat tidur. Tremor ini sering muncul pertama kali di satu sisi tubuh, seperti tangan, bibir bawah, tungkai, atau rahang.</p> </li> <li data-start="1923" data-end="2067"> <p data-start="1926" data-end="2067"><strong data-start="1926" data-end="1944">Gangguan Tidur</strong><br data-start="1944" data-end="1947" />Gerakan tiba-tiba saat tidur, seperti menendang atau mengayunkan tangan, dapat menjadi indikasi spesifik Parkinson.</p> </li> <li data-start="2069" data-end="2221"> <p data-start="2072" data-end="2221"><strong data-start="2072" data-end="2105">Perubahan pada Tulisan Tangan</strong><br data-start="2105" data-end="2108" />Tulisan tangan penderita Parkinson cenderung menjadi lebih kecil dan lebih berhimpitan dibanding sebelumnya.</p> </li> <li data-start="2223" data-end="2553"> <p data-start="2226" data-end="2553"><strong data-start="2226" data-end="2247">Perubahan Gerakan</strong><br data-start="2247" data-end="2250" />Parkinson dapat menyebabkan pergerakan tubuh menjadi lebih lambat, menurunkan refleks alami seperti mengayunkan lengan saat berjalan, dan membuat ekspresi wajah menjadi lebih kaku. Beberapa penderita juga mengalami nyeri, seperti bahu kaku yang ternyata disebabkan oleh gangguan saraf, bukan sendi.</p> </li> <li data-start="2555" data-end="2678"> <p data-start="2558" data-end="2678"><strong data-start="2558" data-end="2583">Perubahan Cara Bicara</strong><br data-start="2583" data-end="2586" />Suara penderita Parkinson bisa menjadi lebih lembut, serak, atau terdengar tidak jelas.</p> </li> <li data-start="2680" data-end="2887"> <p data-start="2683" data-end="2887"><strong data-start="2683" data-end="2708">Kecemasan dan Depresi</strong><br data-start="2708" data-end="2711" />Selain gejala motorik, penderita Parkinson sering mengalami kecemasan dan depresi akibat perubahan kimia di otak, bukan hanya sebagai reaksi terhadap penyakit itu sendiri.</p> </li> </ol> <p data-start="2889" data-end="3042">Seiring perkembangan penyakit, penderita juga bisa mengalami rasa pusing, vertigo, serta perubahan postur tubuh, seperti membungkuk atau menekuk sendi.</p> <p data-start="3044" data-end="3279">Mengenali tanda-tanda awal Parkinson sangat penting agar pengobatan dapat dilakukan sedini mungkin. Jika Anda atau orang terdekat mengalami gejala-gejala tersebut, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk evaluasi lebih lanjut. MM/AC</p>
