Ambon, Maluku (MataMaluku) – Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) AM. Sangadji Ambon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Maluku, Rabu (3/9/2025). Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WIT itu dikoordinatori langsung oleh Presiden Mahasiswa UIN Ambon, Safarudin Lakesubun.
Dalam orasinya, mahasiswa menuding DPRD Maluku gagal menunjukkan kontribusi nyata terhadap berbagai persoalan masyarakat. Salah satu isu yang disoroti yakni konflik warga Hitu dan Hunuth.
“Kami melihat DPRD Maluku hanya diam dan tidak berpihak kepada rakyat. Konflik yang terjadi di Hitu dan Hunuth membuktikan lemahnya peran wakil rakyat dalam menyelesaikan masalah sosial,” tegas Safarudin dalam orasinya.
Selain konflik sosial, massa juga menyoroti persoalan adat, pengelolaan Gunung Botak di Pulau Buru, aktivitas PT Batu Licin di Maluku Tenggara, serta sekitar 40 izin pertambangan baru yang akan beroperasi di Maluku. Menurut mereka, Gunung Botak memiliki potensi besar seperti Freeport, namun belum dikelola dengan baik.
“Kami tidak menolak investasi, tapi jangan korbankan masyarakat adat. Gunung Botak bisa sebesar Freeport jika dikelola dengan benar untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang,” tambah salah satu orator aksi.
Tak hanya itu, mahasiswa mendesak Presiden mencopot Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pugai, yang dinilai gagal bertanggung jawab atas tindakan represif aparat terhadap aktivis di Jakarta. Mereka juga menuntut pembebasan dua rekan mereka yang ditahan karena menolak aktivitas PT Waragonda, sekaligus meminta agar izin perusahaan tersebut dicabut.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, bersama sejumlah anggota dewan turun menemui massa aksi dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.
“Kami akan menampung dan menindaklanjuti semua aspirasi ini sesuai mekanisme yang ada. DPRD Maluku tidak akan menutup mata terhadap suara mahasiswa,” ujar Benhur Watubun saat berdialog dengan massa.
Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa menegaskan, mereka akan terus mengawal isu-isu tersebut hingga mendapatkan respons nyata dari DPRD Maluku maupun pemerintah pusat.
Pengamanan ketat diperlihatkan aparat gabungan TNI-Polri yang berjaga dengan sikap humanis. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Yoga Putra Prima Setya, juga terlihat hadir memantau jalannya aksi.MM
