Solidaritas Hakim Serukan Cuti, DPR Ingatkan Soal Integritas

  • Bagikan
Solidaritas Hakim Serukan Cuti, DPR Ingatkan Soal Integritas
Solidaritas Hakim Serukan Cuti, DPR Ingatkan Soal Integritas

Jakarta – Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama karena gaji dan tunjangan hakim belum mengalami kenaikan selama 12 tahun. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meminta agar langkah cuti bersama massal ini tidak benar-benar dilaksanakan.

“Kalau mogok jangan sampai terjadi, itu tidak baik bagi integritas hakim sendiri. Langkah yang baik seharusnya diambil dengan cara yang baik, melalui mekanisme kelembagaan,” kata Sahroni saat dihubungi pada Jumat (27/9/2024).

Meski demikian, Sahroni memahami keluhan para hakim di Indonesia. Menurutnya, secara logika, pendapatan hakim di Indonesia terlalu kecil.

“Masalah kesejahteraan hakim ini jelas sudah sangat meresahkan. Secara logika, untuk pekerjaan yang memerlukan ilmu, tenaga, pikiran, dan keteguhan hati seperti hakim, gaji mereka bisa dibilang kecil,” ungkapnya.

Selain itu, Bendahara Umum Partai NasDem ini juga menyatakan bahwa kebobrokan hukum di Indonesia merupakan dampak dari kurangnya kesejahteraan hakim. Ia menyebut bahwa proses peradilan menjadi transaksional akibat kondisi tersebut.

“Kurangnya kesejahteraan hakim ini adalah sumber dari kebobrokan hukum di Indonesia. Banyak oknum hakim yang dapat dengan mudah dibeli. Proses peradilan menjadi sangat transaksional,” jelasnya.

“Jadi, mengenai kesejahteraan dan kepantasan gaji hakim ini harus mulai didiskusikan dan diformat secara serius dan konkret,” tambahnya.

Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama karena gaji dan tunjangan hakim belum naik selama 12 tahun. Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024, karena merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

“Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun,” ujar Fauzan Arrasyid dalam keterangan yang diterima pada Jumat (27/9). Matamaluku/DC

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *