Kabupaten Buru, Namlea – Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buru untuk melakukan penyelarasan data secara menyeluruh dan memastikan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat tepat sasaran.
Salampessy menegaskan, PKH merupakan bagian kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Oleh karena itu bantuannya harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama mereka yang benar-benar membutuhkan.
Salampessy mengakui, terjadi kesalahan penginputan data dari tingkat bawah, karenanya Dinas terkait diminta segera melakukan koordinasi dan mengidetifikasi seluruh data secara akurat.
Bantuan PKH selain bermanfaat peningkatan ekonomi masyarakat juga membantu pemerintah dalam hal percepatan penurunan angka stunting, termasuk menurunkan angka kemiskinan.
Salampessy berharap paling lambat sebelum akhir bulan juni, seluruh data dari masing-masing desa di Kabupaten Buru sudah diselaraskan dan disesuaikan dengan jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan PKH.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Lahidi mengakui ada persoalan di lapangan menyangkut data warga.
“Misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik warga yang terkadang tidak sesuai, karena berbagai persoalan teknis,” ujarnya.
Penyerahan kartu keluarga sejahtera yang merupakan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Buru tahun 2022, berlangsung di Pantai Baikolet Desa Jikumerasa yang juga merupakan salah satu destinasi pariwisata yang ada di kabupaten Buru.
Penyerahan bantuan PKH kepada masyarakat Kabupaten Buru turut dihadiri Koordinator PKH Regional Maluku-Maluku Utara dan Papua Ali Roho Talaohu. Matamaluku.com
