Ambon, Maluku (MataMaluku) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Buru Selatan (AMBS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (11/6), menuntut evaluasi serius terhadap proyek pembangunan jalan lintas Namrole–Leksula di Kabupaten Buru Selatan yang dinilai bermasalah dan mangkrak.
Dalam orasinya, para demonstran mendesak Komisi III DPRD Maluku agar segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku. Pasalnya, proyek senilai Rp140 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 dan 2024 itu hingga kini belum juga rampung, bahkan beberapa ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan parah dan tak bisa dilalui kendaraan.
Koordinator aksi, Putra Seleky, menyoroti kondisi jalan di kawasan belakang Wamkana menuju Desa Walafau yang saat ini rusak berat dan membahayakan pengguna jalan. “Ini bukan hanya proyek gagal, tapi juga ancaman langsung bagi keselamatan dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Seleky menambahkan bahwa jalan lintas Namrole–Leksula merupakan akses vital yang menghubungkan berbagai wilayah di bagian selatan Pulau Buru. Ketidakberesan pelaksanaan proyek ini dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap kepentingan masyarakat.
“Pemerintah provinsi dan DPRD tidak boleh menutup mata. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, bukan proyek elite,” lanjutnya.
Menyikapi aksi tersebut, perwakilan DPRD Maluku menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi AMBS dengan memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa dan pihak BPJN Maluku. Mediasi ini diharapkan bisa membuka fakta-fakta di balik molornya proyek yang semestinya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur daerah.
Sebelumnya, AMBS juga telah melakukan aksi serupa di kantor BPJN Maluku. Namun, mereka mengaku kecewa karena tidak mendapat tanggapan, lantaran kepala satuan kerja tidak berada di tempat. Aksi kemudian dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, di mana mereka meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut. MM
