Masohi, Maluku Tengah (MataMaluku) – Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maluku Tengah menuai kritik setelah terungkap bahwa Dinas Pendidikan setempat tidak dilibatkan secara resmi dalam implementasi program tersebut. Program nasional yang diluncurkan serentak pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi ini mengalami hambatan serius, terutama dalam hal koordinasi dan distribusi di lapangan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah, Husein Mukadar, mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima informasi formal mengenai sekolah-sekolah penerima manfaat program MBG, termasuk di wilayah Kota Masohi yang kini diketahui telah menghentikan pelaksanaannya.
“Kami sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan resmi terkait teknis pelaksanaan, apalagi daftar sekolah yang menjadi sasaran. Informasi yang masuk justru simpang siur,” ujar Mukadar saat dikonfirmasi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, khususnya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan, agar program ini berjalan optimal. Sayangnya, ia belum mengetahui apakah kedua dinas tersebut juga telah dilibatkan secara formal.
Menurut Mukadar, dukungan Dinas Pendidikan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini tetap solid. Namun, kurangnya koordinasi membuat pelaksanaan di lapangan tidak efektif dan membingungkan, terlebih dengan perubahan informasi yang kerap terjadi secara mendadak.
Ia juga menyoroti tantangan geografis, terutama di kawasan Pamahanunusa, di mana banyak sekolah dasar berada di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan distribusi makanan sering kali terlambat atau tidak sampai.
Aspek kualitas gizi juga menjadi perhatian. Mukadar menyebut belum ada mekanisme verifikasi atas kandungan gizi makanan yang dibagikan. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, standar gizi adalah syarat mutlak dalam program pangan anak sekolah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa hanya lima sekolah dasar di wilayah Masohi yang telah menerima program MBG. Itu pun, penyedia layanan hanya dibekali surat tugas tanpa dokumen pendukung lainnya sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Mukadar berharap ke depan pelaksanaan program MBG di Maluku Tengah dapat dibenahi dan diperluas jangkauannya. “Kami ingin agar semua siswa, terutama di wilayah terpencil, dapat merasakan manfaat program ini. Jangan sampai niat baik pemerintah pusat tidak maksimal di daerah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan akan terus berupaya menjalin komunikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional melalui SPPG agar pelaksanaan MBG di Maluku Tengah menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran. MM
