Jakarta (MataMaluku) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapannya untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) guna mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah petani di bawah harga tersebut.
Menurut Presiden, kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan harus menjadi prioritas, sehingga ketentuan HPP gabah Rp6.500 wajib dipatuhi oleh seluruh pihak.
“Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap mengeluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tetapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus diuntungkan—produsen, petani, pengusaha, dan konsumen,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.
Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan prinsip pasar bebas secara sembarangan. Menurutnya, negara lain telah berhasil menjalankan kebijakan serupa, sehingga Indonesia juga harus mampu menyejahterakan petani dan mencapai swasembada pangan.
“Kita memang menerapkan prinsip pasar, tetapi tidak boleh seenaknya,” tegasnya.
Kedatangan Presiden Prabowo ke Kantor Kementerian Pertanian dilakukan secara mendadak untuk mendengar langsung laporan pelaksanaan program swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa produksi padi mengalami peningkatan dalam tiga bulan terakhir, bahkan mencatatkan kenaikan tertinggi dibandingkan periode tiga tahun sebelumnya.
Mendengar laporan tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa pangan adalah kunci kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.
“Kalau kita ingin menjadi negara maju, pangan harus terjamin. Saya meminta semua pihak untuk bekerja dengan tulus, penuh cinta terhadap tanah air, dengan patriotisme yang tinggi, dan setia pada tujuan ini,” ujarnya.
Presiden juga mengeluarkan peringatan keras kepada pengusaha yang menolak mematuhi kebijakan pemerintah terkait HPP gabah. Jika ada yang tidak mau mengikuti aturan, Presiden menegaskan bahwa mereka harus menutup usahanya.
“Kalau tidak mau mengikuti aturan, tutup saja penggilingan padi. Saya akan ambil alih. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Ini adalah masalah hidup dan mati. Ini masalah kelangsungan bangsa,” tegasnya.
Pengarahan yang diberikan Presiden Prabowo di Kantor Kementerian Pertanian dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dadan Hindayana, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, serta seluruh kepala dinas pertanian tingkat provinsi/kabupaten se-Indonesia dan komandan distrik militer (Dandim) se-Indonesia. Arahan tersebut juga disampaikan melalui video conference (vicon) untuk menjangkau lebih banyak peserta. MM/AC