Boyolali (MataMaluku) – Presiden Joko Widodo meminta agar segera dilakukan mitigasi oleh kementerian terkait terkait kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Instruksi tersebut disampaikan Presiden di sela-sela peresmian Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).
“Saya sudah perintahkan Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk segera melakukan mitigasi atas kebocoran ini,” ujar Jokowi.
Presiden menambahkan bahwa kebocoran data seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Faktor seperti kelemahan kata sandi dan penyimpanan data yang tersebar di berbagai tempat bisa menjadi celah yang dimanfaatkan peretas.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyatakan bahwa tim teknisnya sedang mendalami dugaan kebocoran data NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyelidiki informasi yang beredar terkait kebocoran ini.
Dugaan kebocoran tersebut mencuat setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, membagikan tangkapan layar dari situs Breach Forums melalui akun X @secgron. Ia menyebut bahwa sekitar 6 juta data NPWP, termasuk data Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan informasi pribadi lainnya, diperjualbelikan oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Data yang bocor, termasuk milik Presiden Joko Widodo serta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan dijual dengan harga Rp150 juta. MM/AC
