Masohi (MataMaluku) – Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tengah menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka Operasi Mantap Praja Salawaku 2024. Simulasi ini melibatkan 600 personel dari Polri, TNI, dan instansi teknis terkait, dan berlangsung di Lapangan Upacara Markas Polres Maluku Tengah, Jalan Siwabessy, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, pada Kamis (22/8).
Kapolres Maluku Tengah, AKBP Hardi, menjelaskan bahwa apel gelar pasukan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran aparat kepolisian, dibantu oleh TNI dan instansi terkait, dalam mengamankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di wilayah hukum Polres Maluku Tengah. Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Maluku Tengah termasuk daerah yang memiliki potensi kerawanan selama pelaksanaan Pilkada.
“Meskipun demikian, kami bersama TNI, KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berlangsung damai dan sukses,” ujar Kapolres.
AKBP Hardi juga menambahkan bahwa pelaksanaan Sispamkota yang diawali dengan technical floor game ini merupakan langkah antisipatif sebelum tahap-tahap pengamanan Pilkada dimulai. Ia menekankan pentingnya seluruh personel yang terlibat untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mengutamakan tindakan pencegahan baik preemtif maupun preventif.
“Seluruh tindakan harus sesuai dengan hukum dan Peraturan Kapolri,” tambahnya.
Selain itu, Kapolres mengimbau masyarakat untuk turut serta mensukseskan Pilkada di Bumi Pamahanunusa agar dapat berlangsung aman dan damai. Warga juga diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas atau hoaks.
Di samping Operasi Mantap Praja, Polres Maluku Tengah juga akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) serta cooling system untuk mengantisipasi polarisasi yang disebabkan oleh berita hoaks, isu SARA, propaganda, kampanye hitam, maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pilkada.
Kegiatan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Salawaku 2024 ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta tokoh agama. MM
