Polisi dan Jaksa Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi CBP Kota Tual

  • Bagikan
Polisi dan Jaksa Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi CBP Kota Tual

Tual – Puluhan kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Tual dan Maluku Tenggara melakukan aksi unjuk rasa di Polres Tual dan Kejari Tual terkait kasus dugaan korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2018 yang melibatkan Wali Kota Tual Adam Rahayaan.

Ketua DPC GMNI Kota Tual Abdul Malik Rengur dalam orasinya mengatakan, kedatangan GMNI dan GMKI Kota Tual dan Maluku Tenggara ke Polres Tual untuk menyampaikan tuntutan kepada Polda Maluku dan Mabes Polri, melalui Polres Tual terkait kasus dugaan korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Menurut Abdul Malik Rengur, kasus CBP Kota Tual sudah berjalan selama lima tahun dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku menunjukkan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar. Polisi juga telah memeriksa Wali Kota Tual Adam Rahayaan sebagai saksi dan calon tersangka, namun hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, polisi baru menetapkan satu orang tersangka berinisial AAR, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Tual. Kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, namun mangkrak hingga saat ini.

Oleh karena itu, kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan alasan Wali Kota Tual Adam Rahayaan tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi CBP Kota Tual tahun 2018, sementara AAR sebagai bawahannya yang hanya menerima perintah telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Ketua Umum GMKI Kota Tual dan Maluku Tenggara Wage Rudolof Reubun dalam orasinya juga menyuarakan hal yang sama, yakni meminta pihak kepolisian di Mabes Polri dan Polda Maluku untuk bersikap adil dalam menangani proses hukum kasus dugaan korupsi CBP Kota Tual terhadap siapapun yang terlibat.

Selama ini mahasiswa menduga pihak kepolisian tebang pilih dalam menetapkan tersangka, sementara kasus ini sudah berjalan kurang lebih lima tahun, namun Wali Kota Tual Adam Rahayaan masih bebas dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah menyampaikan berbagai orasi secara bergantian di depan Polres Tual, para demonstran diterima oleh Kasat Samapta Polres Tual dan membacakan pernyataan sikap GMNI dan GMKI Tual dan Maluku Tenggara.

Selanjutnya, massa GMNI dan GMKI melanjutkan aksinya ke kantor Kejaksaan Negeri Tual dan diterima oleh Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tual. Mereka langsung menyampaikan tuntutannya agar Kejaksaan Negeri Tual menindaklanjuti pernyataan sikap mereka ke Kejati Maluku di Ambon.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *