Berita Maluku Utara, Ternate – Dalam persiapan menyambut Pemilihan Umum 2024, Kepolisian Daerah Maluku Utara menggelar apel pasukan sebagai langkah pengecekan akhir terhadap kesiapan personel dan sarana-prasarana (sapras) dalam rangka Operasi Mantap Brata Kie Raha.
Kepala Polda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko, menyampaikan betapa pentingnya kesiapan untuk menjaga keamanan selama proses demokrasi tersebut. Ditekankannya bahwa Pemilu 2024 akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan merupakan titik penentu masa depan negara.
“Kesiapan pelaksanaan Operasi Mantap Brata Kie Raha harus diperkuat mengingat pentingnya Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan masa depan bangsa,” ujar Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko di Ternate, Maluku Utara, pada hari Selasa.
Apel Operasi Mantap Brata ini digelar di Lapangan Ngaralamo Ternate dalam rangka mempersiapkan upaya pengamanan yang memadai untuk Pemilihan Umum 2024. Dalam apel ini, sebanyak 700 orang turut serta, menandakan partisipasi penuh dari seluruh komponen masyarakat untuk menyukseskan jalannya Pemilu 2024.
Operasi ini direncanakan berlangsung selama 222 hari, mulai dari 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024, dengan melibatkan 261.695 personel di seluruh Indonesia.
Sebagai upaya persiapan yang konkret, Polri telah membentuk pola pengamanan Zonasibagi Korp Brimob Polri yang terbagi dalam empat wilayah, dan dalmas Nusantara yang dibagi menjadi 7 wilayah. Terdapat pula persiapan sebanyak 2.000 personel Brimob dan 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.
Sementara itu, untuk mengatasi polarisasi akibat hoaks, isu sara, dan propaganda serta kampanye hitam, Polri telah menyusun satgas anti politik uang serta satgas pemilu damai, dengan tujuan membangun persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok.
Inspektur Jenderal Polisi Midi Siswoko juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga persatuan dan stabilitas kamtibmas selama Pemilu 2024. Selain itu, Polda terus memetakan secara detail wilayah-wilayah yang rentan konflik sosial dan siap untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul sesuai dengan prosedur operasional standar. Terkait dengan bencana alam, koordinasi dengan pihak terkait diharapkan dapat mengurangi dampak bencana secara efektif. Matamaluku-Antara
