Wellington, Selandia Baru – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Kapten Philip Mark Mehrtens dari tangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, dengan menggunakan pendekatan persuasif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wapres Ma’ruf setelah pertemuan bilateral di Speaker Lounge New Zealand, Gedung Parlemen Selandia Baru, pada Selasa sore waktu setempat.
“Ketika menyentuh topik penyanderaan di Papua, saya menjelaskan bahwa Indonesia bertekad untuk membebaskan sandera, dengan tetap memprioritaskan keselamatan pilot tersebut melalui pendekatan persuasif,” ujarnya.
Wapres menegaskan bahwa pendekatan persuasif dipilih untuk menghindari eskalasi yang tidak diinginkan dalam situasi yang sensitif seperti ini.
“Dalam diskusi itu, Perdana Menteri setuju bahwa pendekatan yang bersifat persuasif adalah yang paling tepat,” tambahnya.
Ma’ruf menekankan bahwa Pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran Pemerintah Selandia Baru terkait terus berlangsungnya penyanderaan Kapten Philip Mehrtens oleh kelompok bersenjata di Papua.
“Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk segera memulihkan kebebasan pilot tersebut. Keselamatan Kapten Philip Mehrtens tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Wapres Ma’ruf menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya persuasif melalui berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan gereja.
Selain itu, Wapres juga menyampaikan perlunya mempertimbangkan kembali opsi pelibatan pihak asing dalam upaya pembebasan sandera, mengingat sensitivitas situasi tersebut.
Wapres juga mengharapkan adanya komunikasi yang intensif antara Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru terkait upaya pembebasan Kapten Philip.
Kapten Philip Mark Mehrtens, seorang pilot Maskapai Susi Air asal Selandia Baru, telah disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua sejak 7 Februari 2023. Meskipun telah berlangsung lebih dari satu tahun, upaya pembebasan masih belum membuahkan hasil.
Pemerintah Indonesia telah mengirim notifikasi kepada Kedubes Selandia Baru di Jakarta sehari setelah peristiwa penyanderaan dan memberikan akses misi kekonsuleran sejak 12 Februari 2023.
Indonesia juga telah memfasilitasi pertemuan Kedubes Selandia Baru dengan berbagai pejabat RI terkait upaya pembebasan sandera.
Pemerintah Selandia Baru terus mengungkapkan keprihatinannya atas penyanderaan yang terus berlanjut dan mengkhawatirkan keselamatan Philip.
Selandia Baru sedang berupaya mendekati Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan mediasi menggunakan pihak ketiga atau pihak asing. MM/AC
