Pj Wali Kota Ambon Lantik Saniri Negeri Hative Kecil

  • Bagikan
Pj Wali Kota Ambon Lantik Saniri Negeri Hative Kecil

Ambon – Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena melantik Saniri Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, yang berlangsung di Kantor Negeri Hative Kecil, Kota Ambon, Rabu (7/12/2022).

Pj Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dalam sambutannya mengatakan ,sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri, Saniri harus mengetahui kedudukan dan fungsi yang jelas, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, sehingga penyalahgunaan wewenang dalam mengatur dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negeri dapat dihindari.

“Saya ingatkan Saniri Negeri melaksanakan kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota melalui Camat,” ujar Wattimena.

Wattimena menegaskan, para Camat untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Kepala Pemerintah Negeri/Kepala Desa serta Lurah dan dilaporkan hasilnya.

“Evaluasi ini sangat penting, sebab melalui hasil Evaluasi ini akan dilakukan perbaikan perbaikan terhadap hal–hal yang masih keliru atau salah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan terhadap hal–hal yang sudah baik,” katanya.

Wattimena mengungkapkan, misalnya ada Saniri Negeri bertindak melampaui kewenangan maka berdasarkan hasil evaluasi pihaknya memberikan teguran dan catatan–catatan untuk perbaikan, dan jika masih melawan bisa saja atas pertimbangan dirinya sebagai Wali Kota Ambon akan membekukan atau batalkan dengan menerbitkan keputusan Wali Kota tentang pemberhentian Saniri Negeri.

Wattimena meminta, Kepada Saniri Negeri agar dilakukan rapat khusus guna memilih unsur pimpinan Saniri Negeri dari kalangan anggota masing–masing untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

“Kepada unsur pimpinan terpilih, ingat, bahwa tidak ada kepala yang ada hanyalah ketua, sehingga ketua tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa melalui musyawarah bersama anggota saniri negeri lainnya,” kata dia.

Wattimena juga mengatakan, proses pengambilan keputusan melalui musyawarah harus memenuhi kuorum 2/3 dari jumlah anggota dan pengambilan keputusan sah jika setengah ditambah satu orang anggota memiliki suara yang sama.

“Jika ada unsur pimpinan Saniri mengambil keputusan tanpa melakukan musyawarah dengan anggota Saniri lainnya, dan tidak memenuhi kuorum sesuai ketentuan, saya minta tim pendampingan mulai dari staf ahli Wali Kota, Asisten, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum dan Camat agar segera melakukan evaluasi kepada anggota Saniri tersebut, berikan teguran dan bila perlu kita bekukan,” pungkasnya. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *