Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan bahwa perwakilan RI di Timur Tengah telah menyiapkan rencana kontingensi untuk melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di tengah konflik yang terus berkecamuk, khususnya konflik terkait Israel dan Palestina.
Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menyatakan bahwa persiapan rencana kontingensi ini semakin mendesak sebagai langkah antisipasi jika konflik meluas ke negara-negara tetangga di kawasan tersebut.
“Rencana kontingensi sudah dibangun oleh masing-masing perwakilan yang ada di Timur Tengah untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut yang membahayakan WNI,” kata Judha dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.
Sebagai bagian dari prosedur rencana kontingensi, perwakilan RI di Timur Tengah telah menetapkan situasi siaga di beberapa daerah. Kawasan Israel dan Palestina, misalnya, ditetapkan oleh KBRI Amman di Yordania sebagai daerah siaga 1 karena ancaman keamanan yang sangat tinggi.
Selain itu, KBRI Beirut menetapkan wilayah Lebanon selatan yang berbatasan langsung dengan Israel dalam kondisi siaga 1, sementara wilayah lainnya di Lebanon berada pada tingkat siaga 2. KBRI Teheran juga menetapkan ibu kota Iran dalam kondisi siaga 2.
Judha juga mengungkapkan data mengenai jumlah WNI yang berada di kawasan Timur Tengah saat ini: terdapat 2.361 WNI di Suriah, 217 WNI di Lebanon, 553 di Irak, 387 di Iran, 130 di Israel, dan 8 WNI di Jalur Gaza. Ia memastikan bahwa delapan WNI yang masih ada di Gaza adalah relawan organisasi kemanusiaan MER-C yang tetap bertahan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.
“Semua perwakilan RI di Timur Tengah telah melakukan persiapan. Kita tidak pernah mengharapkan rencana kontingensi tersebut digunakan, namun, sebagai SOP (standar operasional prosedur), semua perwakilan sudah memilikinya,” tegasnya.
Judha juga menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengadakan pertemuan khusus dengan kepala-kepala perwakilan RI di Timur Tengah untuk mengantisipasi eskalasi situasi lebih lanjut yang dapat mengancam keselamatan WNI. MM/AC
