Berita Maluku Tengah, Masohi – Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, dua faktor kunci yang harus diperhatikan adalah penguatan, pengendalian, dan akuntabilitas. Salah satu metode pelaksanaannya adalah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, menyoroti pentingnya elemen-elemen ini ketika memberikan sambutan dan meresmikan acara Asistensi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Acara ini berlangsung pada Rabu, 11 Oktober 2023, di aula lantai III kantor BAPPLITBANGDA.
Rakib Sahubawa menjelaskan bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memantau capaian kinerja program. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sambil menghindari timbulnya masalah hukum yang tidak diinginkan.
Sebagai perwakilan pemerintah daerah, Sahubawa mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yang diharapkan akan membantu Kabupaten Maluku Tengah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pencegahan korupsi.
Dia menyadari bahwa saat ini, reformasi birokrasi sedang berlangsung baik di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi ini terus mengalami perubahan sejalan dengan dinamika pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik.
Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan ini diwujudkan melalui berbagai inovasi yang dapat diimplementasikan dalam praktik, dengan upaya untuk mengurangi birokrasi yang kaku dan meningkatkan efisiensi.
Menurut Sahubawa, semua upaya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan organisasi dan aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dengan kinerja tinggi, bersih dari korupsi, dan mampu melayani publik dengan baik, netral, serta sejahtera. Semua ini didasari oleh dedikasi yang kuat dan pemahaman mendalam tentang etika birokrasi.
Selain Rakib Sahubawa, kegiatan Asistensi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah ini juga dihadiri oleh Tim Asistensi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD di lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tengah, serta peserta lainnya. Matamaluku
