Jakarta – Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya percepatan proses pendataan secara akurat terhadap jumlah rumah yang rusak akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar).
Permintaan ini menjadi sorotan utama hasil rapat koordinasi terkait penanggulangan dampak bencana antara pimpinan BNPB dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rapat ini berlangsung di Kota Padang pada hari Sabtu.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah, menyampaikan urgensi percepatan pendataan ini. “Penting untuk disampaikan bahwa butuh akselerasi terkait pendataan ini, supaya pembangunan rumah dan relokasi dapat segera dilakukan dan masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Berdasarkan hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, hingga saat ini tercatat ada 3.437 unit rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor dalam beberapa bulan terakhir.
Dari jumlah tersebut, terdapat 1.051 rumah warga yang mengalami kerusakan berat, 725 rumah mengalami kerusakan sedang, dan 1.661 rumah mengalami kerusakan ringan. Kerusakan ini tersebar di beberapa daerah terdampak, termasuk Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat.
Namun, Jarwansyah menekankan pentingnya perincian lebih lanjut dalam data tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Hal ini bertujuan agar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan oleh tim BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait dapat dilakukan dengan presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
R3P juga mencakup aspek pendanaan yang harus disesuaikan dengan harga bahan baku dan jasa di daerah terdampak. BNPB memfokuskan pada pembangunan rumah warga yang tahan terhadap bencana sehingga aman untuk ditempati.
Produk rumah tahan bencana yang disiapkan meliputi Rika (Rumah Instan Kayu), Ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel), dan Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat).MM/AC
