Ambon, Maluku (MataMaluku) – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bergerak cepat menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Program ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia hingga 12 Juli 2025, sebagai strategi memperkuat perekonomian berbasis desa.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Fitra A.M. Ambon, mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai langkah strategis seperti sosialisasi dan koordinasi lintas dinas di 11 kabupaten/kota se-Maluku.
“Kami telah menjalankan sosialisasi berdasarkan surat edaran dari Kementerian Koperasi dan Menteri Desa. Ini merupakan program besar dan kami tidak ingin ketinggalan,” tegas Fitra di Ambon.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Fitra menjelaskan ada tiga model pembentukan koperasi yang disiapkan: pembentukan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, pengembangan koperasi berbasis kelompok strategis seperti Gapoktan, Pokdakan, dan Pokdarwis, serta revitalisasi koperasi yang sudah ada namun tidak aktif.
Ia juga menambahkan bahwa di desa dengan jumlah penduduk di bawah 500 jiwa, pembentukan koperasi dilakukan secara kolektif dengan beberapa desa lainnya, sesuai arahan dalam surat edaran Menteri Koperasi.
Koperasi Desa Merah Putih ini dirancang sebagai koperasi multipihak dengan tujuh gerai usaha, meliputi toko sembako, apotek desa, klinik desa, kantor desa, cold storage, gudang penyimpanan, serta unit usaha berbasis potensi lokal.
“Koperasi ini bukan hanya tempat jual beli, tapi akan menjadi pusat ekonomi desa. Kami ingin koperasi hadir sebagai solusi atas kesenjangan distribusi, lemahnya permodalan, hingga dominasi tengkulak,” kata Fitra.
Beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah sudah mulai melaksanakan sosialisasi langsung di masyarakat. Fitra mengklaim Maluku menjadi provinsi paling aktif dalam pelaksanaan program ini di wilayah Koordinator Wilayah (Korwil) 11.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, Pemprov Maluku optimistis program nasional ini akan sukses demi mendorong kesejahteraan desa dan memperkuat ekonomi kerakyatan.MM
