Pemkot Ternate Terapkan Sanksi Bagi Tempat Hiburan Malam yang Beroperasi

  • Bagikan
Pemkot Ternate Terapkan Sanksi Bagi Tempat Hiburan Malam yang Beroperasi

Ternate – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan menerapkan sanksi bagi tempat hiburan malam yang beroperasi, guna mengantisipasi tingginya peredaran angka penderita COVID-19 di daerah ini.

Walikota Ternate Tauhid Soleman mengatakan sudah mengeluarkan surat edaran khusus ASN dan Pejabat serta Pembatasan Kerja kantor dan pembatasan aktivitas masyarakat umum.

“Saya sudah keluarkan surat edaran khusus ASN dan pejabat struktural untuk pembatasan kerja kantor terkait dengan naiknya angka terpaparnya COVID-19 di Kota Ternate, termasuk surat pembatasan aktivitas masyarakat umum di, cafe, resto dan tempat karaoke atau hiburan malam. Sehingga jika ada kedepatan yang melanggar surat edaran tersebut maka dikenakan sanksi,” katanya.

Dia berjanji untuk memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemkot Ternate, baik pejabat eselon II, III, IV staf dan PTT jika tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan melalui surat edaran Walikota Ternate bernomor 061/195/2021.

Menurutnya, bahkan ini juga harus perlu diantisipasi tingginya kasus COVID-19 di Kota Ternate, karena ruangan di RSU Chasan Boesorie sudah penuh sehingga tidak mampu menampung pasien yang terpapar COVID-19.

“Jadi, saya akan menerapkan ASN bekerja itu gunakan jam kerja.Jam kerja ini berlaku mulai surat edaran tersebut keluar,” ujarnya.

Tauhid menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar mengatur sistem kerja dengan cara pembagian tugas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga aktivitas perkantoran tetap berjalan.

Selain itu, untuk perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan atau penanganan COVID-19 lebih intensif meningkatkan pelayanannya secara nyata.

Karena itu, sejumlah OPD diminta meningkatkan pelayanannya seperti Sekretariat Daerah, Inspektorat, instansi menangani pengelolaan keuangan daerah, pajak, retribusi, kesehatan, pemadam kebakaran, Dishub, DLH, Capil DPMPTSP, Dinsos, Disnaker, PUPR, Perkim, Satpol PP hingga Kecamatan dan Kelurahan.

Tauhid juga meminta agar pimpinan OPD memastikan seluruh ASN dalam pelaksanaan tugas secara bergilir dapat mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan disiplin pegawai. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *