Ambon, Matamaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyampaikan capaian 11 kebijakan prioritas yang berhasil dikerjakan selama tahun 2022.
Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dalam Konferensi Pers yang digelar di Balai Kota Ambon, Jumat (30/12/2022) menyebutkan, hal–hal yang telah dicapai sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, agar semua dapat mengetahui apa yang dilakukan Pemkot Ambon.
“11 kebijakan prioritas tersebut yakni, Konsolidasi Internal Birokrasi, Penataan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Identifikasi Data dan Penyelesaian Hutang, Sinkronisasi Program Penurunan Angka Kemiskinan, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi, Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, Perwujudan Ambon bersih, Fasilitasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2024 serta Menjaga Netralitas ASN, dan Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku dalam Penanganan Pandemi COVID -19,” ujarnya.
Wattimena menjelaskan, untuk kebijakan prioritas yang pertama yakni Konsolidasi Internal Birokrasi, akan berujung pada pembenahan birokrasi di lingkup Pemkot Ambon, dimana proses sesuai ketentuan telah dilakukan mulai dari penilaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tetapi juga uji kesesuaian (Job Fit) terhadap para pimpinan tinggi pratama.
Terkait dengan kebijakan itu, hasil Job Fit telah disampaikan panitia seleksi (pansel) dan selanjutnya pada Januari 2023 akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat izin pembenahan birokrasi sesuai hasil tersebut.
Sementara itu, terkait Sinkronisasi Program Penurunan Angka Kemiskinan, ujarnya, di tahun 2021 persentase Kemiskinan sebesar 5,02 persen. Sebab itu untuk menurunkannya, seluruh proyek yang dilaksanakan tahun 2022, lebih banyak dikerjakan dengan pendekatan padat karya atau memanfaatkan tenaga kerja lokal.
“Semua proyek pembanguan Pemkot Ambon rata–rata dikerjakan oleh penduduk atau warga yang ada di sekitar lokasi. Tujuannya agar perputaran uang tetap ada di Kota Ambon dan masyarakat yang tidak punya pekerjaan bisa memperoleh pekerjaan, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Selain itu, masih dalam sasaran kebijakan yang sama, Pemkot juga telah menyalurkan subsidi dampak kenaikan BBM, kepada kelompok penerima manfaat yaitu Pengemudi Ojek dan Nelayan melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia Cabang Ambon.
Terhadap kebijakan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Wattimena mengakui, ada beberapa kegiatan yang dilakukan meneruskan kegiatan Pempus yakni Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Kota Layak Anak dan Penurunan Angka Stunting.
Kendati banyak yang dicapai, Dirinya tidak memungkiri untuk capain BIAN presentase Kota Ambon masih rendah, yakni 41,46 persen, hal ini dikarenakan banyak mendapat penolakan dari orang tua.
Wattimena juga mengakui, dari 11 Kebijakan Prioritas yang diusungnya, yang terberat adalah Perwujudan Ambon Bersih. dimana dalam mengatasi persoalan persampahan di Kota Ambon, mesti didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
“Kekurangan armada berdampak pada pengangkutan sampah, di beberapa wilayah terutama di wilayah pinggiran, belum optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut Wattimena menyatakan, untuk mengatasi persoalan ini di tahun 2023 pengelolaan sampah akan diserahkan kepada Desa/Negeri dan Kelurahan, sehingga memperkecil ruang lingkup pengawasan.
“Dengan kebijakan ini nanti ada penyesuaian tarif retribusi sampah, karena selama ini Pemkot Ambon mengalami kesulitan, karena belum dilakukan penarikan retribusi sampah kepada masyarakat atau keluarga–keluarga,” ungkapnya.
Untuk diketahui penyampaian capaian 11 kebijakan prioritas tersebut, Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse dan pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon.
