Berita Ambon – Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup mengadakan Konsultasi Publik I untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Acara ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Dominggus Kaya, pada Senin (9/10/2023).
Dalam sambutannya, Pj Walikota menekankan bahwa penyusunan KLHS-RPJPD ini bertujuan untuk melakukan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Hal ini menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD. Konsultasi publik ini merupakan momen penting untuk menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi perencanaan yang lebih baik bagi Kota Ambon di masa depan.
RPJPD kali ini sangat krusial karena bertujuan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Dominggus Kaya menyatakan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian global, termasuk dampak perubahan iklim yang signifikan. Oleh karena itu, Konsultasi Publik ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan kualitas manusia yang baik, infrastruktur yang memadai, kelembagaan yang berkualitas, dan kebijakan pemerintah yang tepat. Persiapan ini harus dimulai dari sekarang.
Pj Walikota juga mengingatkan seluruh perangkat daerah terkait untuk menyusun KLHS RPJPD 2025-2045 dengan seksama. Ia menginstruksikan untuk memetakan setiap tujuan dan indikator yang relevan dengan Kota Ambon secara matang.
Kepala Bappeda Kota Ambon, Endriko Matitaputy, menjelaskan bahwa Konsultasi Publik I KLHS RPJPD Kota Ambon 2025-2045 dilaksanakan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan dan saran terhadap KLHS-RPJPD Kota Ambon 2025-2045. Konsultasi Publik ini berlangsung selama sehari dan menghadirkan Endriko Matitaputy serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon sebagai pembicara utama. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov dan Kota Ambon serta stakeholder terkait. MM
