Masohi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah memastikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 dengan menyiapkan anggaran hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maluku Tengah Johanes Noya menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp15 miliar, di mana Rp10 miliar untuk KPU dan Rp5 miliar untuk Bawaslu.
Sedangkan sisanya akan dipenuhi pada tahun 2024, sesuai dengan usulan anggaran yang diterima pemda dari KPU dan Bawaslu, di mana total anggaran yang diusulkan KPU kurang lebih Rp22 miliar, sedangkan Bawaslu Rp12 miliar.
“Pencairan dana tersebut akan diberikan kepada KPU dan Bawaslu paling lambat bulan November mendatang, saat tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah mulai dilaksanakan dan menurut rencana, pencairan akan ditandai dengan penandatanganan naskah hibah antara pemda, KPU, dan Bawaslu,” katanya.
Penyediaan anggaran oleh Pemkab Maluku Tengah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ perihal Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Selain anggaran dari Pemda Maluku Tengah, ada juga sharing anggaran dari pemerintah provinsi ke KPU kabupaten, namun belum diketahui besaran anggaran yang akan diberikan. Namun pada prinsipnya, kata Noya, Pemkab Maluku Tengah sesuai arahan Penjabat Bupati siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkada di Maluku Tengah.
Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini Pemkab Maluku Tengah tengah memproses pencairan dana non-tahapan untuk kedua lembaga penyelenggara pilkada tersebut. Dimana untuk dana non tahapan ini, Pemda mengucurkan dana sebanyak Rp750 juta untuk KPU, sedangkan Bawaslu mendapat Rp500 juta.
Ia menambahkan, dana non-tahapan sebesar Rp750 juta untuk KPU diperuntukkan bagi pembangunan gudang logistik sebesar Rp650 juta, sedangkan sisanya untuk mendukung operasional tahapan Pilkada.
