Pemkab Maluku Tengah Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa

  • Bagikan
Pemkab Maluku Tengah Gelar Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Masohi – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah menggelar sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang berlangsung selama dua hari 27-28 Oktober 2022 dan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah Rakib Sahubawa dalam sambutannya menyampaikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah.

“Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah (PD) perlu terus ditingkatkan guna mengefisienkan pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendukung pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Sahubawa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Perpres sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, untuk memperbaiki segala kekurangan dan untuk menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik, yang belum tercover dalam peraturan sebelumnya.

“Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada dasarnya adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan dan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia,” katanya.

Sahubawa berharap kepada semua peserta yang mengikuti sosialisasi agar kesempatan yang baik ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin.

Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam Negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan menengah serta ke depan diharapkan akan membuka ruang bagi keikutsertaan industri kreatif, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pemerataan ekonomi di daerah.

Dalam kesempatan ini juga, Sahubawa berharap, kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan tekun dan seksama agar dapat memahami dengan baik serta mengetahui letak perbedaan antara Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010.

Dengan ditetapkannya regulasi baru tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Profesional di lingkungan Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Sehingga diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efektif, efisien dan tepat guna.

Ia menambahkan, selain itu perlu juga pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, seperti peningkatan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala dinas dan PPK, Pokja ULP, Pejabat pengadaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *