Pemkab Buru Gelar Forum Satu Data

  • Bagikan
Pemkab Buru Gelar Forum Satu Data

Namlea, Matamaluku.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar Forum Satu Data Kabupaten Buru dan Bimbingan Teknis Penyediaan Satu Data, pada Rabu (28/3/2023).

Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Buru M. Masri Bugis dalam sambutannya mengatakan, di era transformasi digital saat ini, data menjadi prioritas daerah dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

“Data juga menjadi modal utama bagi penyedia layanan, dimana data yang terintegrasi berguna untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong pemerintahan yang partisipatif dan meningkatkan efisiensi biaya,” ujarnya

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan data yang berkualitas dan akuntabel, guna mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, sehingga berimplikasi pada perumusan kebijakan pemerintah yang lebih berkualitas.

“Diharapkan dengan kegiatan ini akan menghasilkan data yang terbaru, akurat dan valid dari masing-masing OPD, untuk kebutuhan perencanaan pembangunan ke depan dalam menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan data yang telah dibuat di masing-masing OPD sehingga tepat sasaran,” ujar Masri.

Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk benar-benar fokus dan serius agar nantinya saat penyusunan satu data lebih objektif sesuai dengan kebutuhan dalam perencanaan pembangunan yang terkoneksi secara akurat.

Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru Najib Hentihu mengatakan, Forum Satu Data merupakan implementasi dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2022 tentang satu data dan SK Bupati tentang kelembagaan forum satu data di Kabupaten Buru.

Kegiatan ini melibatkan BAPPEDA sebagai koordinator data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai wali data, sedangkan Sekretaris Perangkat Daerah sebagai wali data pendukung dan unit kerja pengelola data di perangkat daerah sebagai produsen data.

“Satu Data Indonesia merupakan acuan penyelenggaraan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data dimana tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah dengan tetap mendorong keterbukaan dan transparansi data serta mendukung sistem statistik nasional,” kata Najib.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *