Jakarta (MataMaluku) – Pemerintah terus memperkuat transformasi digital di sektor perlindungan sosial dengan menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi digital. Langkah ini diambil untuk mengatasi persoalan klasik salah sasaran (mistargeting) sekaligus memastikan bansos diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, pemerintah menargetkan penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan bahwa transformasi ini merupakan tanggung jawab besar pemerintah.
“Transformasi penyaluran perlindungan sosial bukan sekadar urusan teknis, melainkan amanah konstitusi dan tanggung jawab moral tentang masa depan jutaan keluarga Indonesia. Tekad kita jelas: setiap rupiah bantuan harus tepat sasaran,” ujar Purwadi saat meninjau uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (2/10/2025).
Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena dianggap paling siap dalam penerapan transformasi digital pemerintahan dan memiliki komitmen kuat menjalankan program ini.
Purwadi menekankan pentingnya dukungan Instruksi Presiden (Inpres) agar program berjalan berkelanjutan, bertahap, dan terukur. “Ada 23 pemangku kepentingan pusat maupun daerah yang akan menerima instruksi khusus sesuai mandatnya. Inpres ini menjadi peta jalan pelaksanaan hingga 2029 agar semua bergerak dalam satu visi,” jelasnya.
Selain itu, menurut Purwadi, keberhasilan digitalisasi bansos hanya bisa tercapai jika seluruh instansi membuka akses, bertukar data, serta meminimalisir hambatan birokrasi yang tidak perlu. Pemerintah juga menyiapkan strategi replikasi agar model ini bisa diperluas ke daerah lain hingga akhirnya diadopsi secara nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan bansos bisa mendaftar melalui aplikasi resmi yang telah disiapkan. Untuk warga yang tidak memiliki smartphone, tersedia lebih dari 2.000 pendamping lapangan yang akan membantu proses pendaftaran.
“Kita ingin bansos benar-benar tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak melalui platform digital yang dibangun Dewan Ekonomi Nasional. Untuk pertama kalinya di Indonesia, bansos akan disalurkan dengan sistem yang lebih transparan dan akurat,” tegasnya.
MM/AC
