Jakarta (MataMaluku) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dana sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sesuai janji Presiden.
“Tadi diminta dianggarkan Rp20 triliun, dan itu sudah kami siapkan,” ujar Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10).
Meski anggaran sudah tersedia, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di tubuh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran tidak terjadi. Ia mencontohkan perlunya evaluasi terhadap sejumlah aturan lama yang dinilai tidak relevan, termasuk kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator.
“Pandemi sudah berakhir, tapi karena alat sudah dibeli, setiap pasien diarahkan ke ventilator, sehingga tagihan ke BPJS jadi besar. Jadi saya minta aturan seperti itu direvisi,” kata Purbaya.
Ia juga mendorong agar evaluasi dilakukan bersama para ahli kesehatan agar tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan medis. Selain itu, BPJS Kesehatan diminta mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) mereka yang melibatkan sekitar 200 tenaga ahli.
“Saya minta sistem IT-nya diintegrasikan secara nasional dan dilengkapi teknologi AI agar bisa mendeteksi masalah klaim dengan cepat. Targetnya enam bulan ke depan sudah berjalan,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, pemerintah tidak akan memberi sanksi bila target itu belum tercapai, namun berharap BPJS Kesehatan terus memperbaiki sistemnya demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Saya lihat banyak masyarakat kurang mampu bisa menjalani operasi besar berkat BPJS. Kalau sistemnya bisa lebih baik, tentu akan semakin bermanfaat,” tutupnya.
