Berita KKT, Saumlaki – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mengadakan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024 pada Jumat (2/8). Acara ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Piterson Rangkoratat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk BPKP Maluku, DPD RI, KPPN Saumlaki, Kejaksaan Tinggi Maluku, OPD, Pemerintah Desa, BPD, serta Pendamping Desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pj Bupati Piterson Rangkoratat menekankan pentingnya penguatan kemampuan manajerial yang efektif, efisien, profesional, serta peningkatan kinerja yang baik. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan peran desa sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan.
Rangkoratat juga menyampaikan bahwa pembangunan desa diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pendapatan antara masyarakat desa dan perkotaan. Ia menambahkan bahwa peningkatan pembangunan desa akan berdampak positif pada nilai tambah, kesejahteraan, serta kualitas hidup masyarakat desa di Kabupaten Duan Lolat. Bupati juga mengingatkan pemerintah desa untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan desa yang telah diamanahkan.
Workshop ini diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan hasil verifikasi pada tahun 2024, terdapat 15 desa mandiri, 63 desa maju, dan 2 desa berkembang. Rangkoratat berharap melalui workshop ini, tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal di Kabupaten tersebut.
Anggota Komite IV DPD RI Novita Anakotta, yang turut hadir sebagai narasumber, menjelaskan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata, serta mendukung penguatan kapasitas desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Legislator Maluku ini berharap workshop ini menjadi langkah positif dalam memperkuat pengelolaan keuangan desa dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta merata di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Workshop ini juga menghadirkan narasumber lainnya seperti Kepala KPPN Saumlaki Muhammad Lutfi, Kepala Seksi Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Kepala BPKP Provinsi Maluku. MM
