Buru (MataMaluku) – Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Pemerintah Kabupaten Buru berpartisipasi dalam kegiatan observasi calon percontohan kabupaten/kota anti korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penjabat Bupati Buru, Syarif Hidayat, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemberantasan korupsi. Observasi yang dilakukan KPK bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buru, sekaligus menilai sejauh mana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah berjalan.
“Kegiatan ini menjadi momen penting bagi kami untuk introspeksi, menilai kembali langkah-langkah yang telah diambil, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Buru,” ujar Syarif Hidayat. Ia berharap hasil dari observasi tersebut dapat menjadi panduan yang efektif dalam menyusun kebijakan dan strategi pencegahan korupsi di masa mendatang.
Syarif menegaskan bahwa langkah pencegahan merupakan prioritas utama dalam melawan korupsi. Pemerintah Kabupaten Buru berkomitmen untuk memastikan bahwa semua sistem dan prosedur yang ada di setiap lini pemerintahan telah dirancang untuk meminimalkan celah terjadinya tindakan korupsi.
Selain itu, Syarif Hidayat juga menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap penegakan hukum bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindakan korupsi. “Tidak ada tempat bagi korupsi di Kabupaten Buru, dan siapa pun yang bersalah harus menerima sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan observasi KPK ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pemerintahan di Kabupaten Buru, sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. MM
