Jakarta (MataMaluku) — Anggota Ombudsman RI (ORI) Jemsly Hutabarat menyebut kualitas pelayanan publik di Indonesia meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data ORI, instansi pemerintah yang masuk Zona Hijau atau kategori baik naik dari 9,8 persen pada 2015 menjadi 84,16 persen pada 2024.
“Ini menunjukkan hasil nyata dari pengawasan dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Jemsly dalam Pekan Nasional Pelayanan Publik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Senin (20/10).
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik, gratis, dan tidak memihak merupakan hak dasar warga negara serta tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Jemsly juga mengapresiasi Provinsi Aceh yang kini seluruh kabupaten/kotanya telah masuk Zona Hijau dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik, bahkan melampaui rata-rata nasional.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme pengawasan Ombudsman dilakukan melalui tiga jalur utama:
-
Pengawasan berbasis umpan balik masyarakat,
-
Pengawasan langsung terhadap penyelenggara pelayanan publik, dan
-
Pengawasan berbasis laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan tindakan korektif.
“Laporan masyarakat menjadi pilar penting agar penyelenggara menjalankan tugas sesuai standar dan prinsip keadilan,” jelasnya.
Jemsly juga menyinggung Indeks Efektivitas Pemerintahan (Government Effectiveness Index) yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-53 dunia, menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.
Menurutnya, tata kelola publik kini memasuki era Smart Governance (Governance 4.0) yang menekankan nilai kemanusiaan, etika, kecepatan, dan kolaborasi berbasis teknologi. “Paradigma pelayanan publik kini beralih dari orientasi birokrasi ke orientasi nilai publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan ke depan meliputi meningkatnya ekspektasi masyarakat, kemajuan teknologi pengaduan, serta kebutuhan memperkuat kepercayaan publik.
“Tata kelola yang transparan dan efisien adalah solusi jangka panjang untuk mewujudkan pemerintahan bersih,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry, Muhammad Yasir Yusuf, menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci memperkuat pelayanan publik.
“Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi harus terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik meningkat dari waktu ke waktu,” ujarnya.
