PDI Perjuangan Meminta Simpatisan dan Kader Tidak Berdemo di MK

  • Bagikan
Demo MK
Demo di Depan Gedung MK, hari minggu tanggal 15/10/23

Jakarta – Dalam menghadapi pembacaan putusan uji materi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dengan tegas memerintahkan para simpatisan, anggota, dan kader partai untuk menahan diri dari aksi demonstrasi di depan gedung MK.

Hasto menekankan bahwa kehadiran ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI yang akan disiagakan untuk mengamankan area MK seharusnya tidak diperlukan jika konstitusi ditegakkan dengan jujur tanpa adanya kepentingan pribadi. “Sikap kenegarawanan haruslah diutamakan,” katanya dalam pernyataan resmi di Jakarta.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa larangan terhadap demonstrasi ini penting karena sejalan dengan falsafah bangsa yang mengajarkan bahwa “kebaikan akan selalu terbukti, dan keburukan akan terungkap dengan sendirinya.”

Menurutnya, politik haruslah berlandaskan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau golongan tertentu. “Bila etika politik, norma kebenaran, dan kebaikan untuk kepentingan publik diabaikan, hal tersebut akan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat dan mendorong lahirnya semacam ‘moral force’. Jadi, apa gunanya demonstrasi? Lebih baik untuk memahami dan mengamati keputusan yang telah diambil,” jelas Hasto.

Dia juga menekankan bahwa bila prinsip-prinsip hakim MK dikorbankan demi kepentingan lain, maka akan ada konsekuensi politik yang harus dihadapi. MK berisiko kehilangan legitimasinya dan akhirnya menerima koreksi dari publik.

Walau demikian, Hasto yakin bahwa para hakim MK akan menjaga integritas mereka dan tidak akan mengubah isi dari Undang-Undang Pemilu. Dengan kata lain, MK akan menolak permohonan yang bertentangan dengan kewenangannya sebagai lembaga peradilan konstitusi.

“Konstitusi juga memiliki semangat dan tujuan mulia untuk pengaturan pemerintahan negara. Oleh karena itu, pelanggaran terhadapnya akan berakibat serius, bahkan dapat menimbulkan dampak politik yang signifikan. Lebih baik memahami keyakinan bahwa siapa pun yang menabur angin, akan menuai badai,” tambah Hasto. Matamaluku

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *