Kabupaten Buru, Namlea – Kericuhan antara salah satu anggota dengan Ketua DPRD Kabupaten Buru mewarnai Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Laporan Badan Anggaran DPRD Sekaligus Persetujuan DPRD Kabupaten Buru Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2021.
Kendati kericuhan tersebut Rapat Paripurna tetap digelar hingga selesai, mayoritas fraksi menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten itu dengan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Ketua DPRD Kabupaten Buru, M. Rum. Soplestuny menjelaskan rekomendasi fraksi-fraksi dan badan anggaran adalah menyangkut pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dikelola sesuai dengan peruntukan.
Fraksi juga meminta Pemda menyelesaikan hutang tahun 2021 yang belum terbayarkan antara lain terdapat di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru.
Beberapa pekerjaan pembangunan fisik yang belum terselesaikan hendaknya diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat.
Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy mengakui beberapa program yang telah dijalankan mendapat respons baik dari DPRD.
Salampessy mengatakan sejumlah masukkan yang disampaikan DPRD akan menjadi catatan untuk diperbaiki kedepan diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur dasar bidang Kesehatan, pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung lainya seperti air minum, listrik dan telekomunikasi akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salampessy optimis dengan konektivitas yang terbangun lewat seluruh sarana dan prasarana akan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dari desa hingga Kabupaten.
Djalaludin mengintruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan tugas secara optimal. Matamaluku.com
