Pansus Angket Haji Temukan Indikasi Korupsi dalam Pengalihan Kuota Haji

  • Bagikan
Luluk Nur Hamidah
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah

Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Menurut Luluk, indikasi ini muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji. “Ada informasi yang kami terima bahwa pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen terindikasi ada korupsi,” ucapnya.

Untuk mendalami indikasi tersebut, Luluk menyatakan bahwa Pansus Angket Haji DPR RI akan memanggil pihak-pihak terkait. “Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” tegasnya.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang mengenai persetujuan pembentukan dan susunan keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji, yang disambut dengan jawaban “setuju” oleh para anggota DPR RI yang hadir.

Muhaimin juga mencatat bahwa anggota Komisi VIII DPR bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan tersebut, mengingat Komisi VIII DPR adalah komisi yang membidangi permasalahan haji. Pembentukan pansus ini beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, dengan anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (7 orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Anggota DPR dari pengusul Hak Angket Haji, Selly Andriany Gantina, menjelaskan bahwa Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang (UU) dan/atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, para pengusul menilai bahwa pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Selain itu, keputusan Menteri Agama dalam pelaksanaan haji tahun 2024 dianggap bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja Komisi VIII DPR RI. MM/AC

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *