MPP Pertama di Maluku Hadir di MBD, Simbol Pelayanan Publik yang Lebih Dekat dan Humanis

  • Bagikan
wakil gubernur maluku
wakil gubernur maluku

Tiakur, Kabupaten MBD (MataMaluku) – Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) resmi memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di Provinsi Maluku. Fasilitas ini diresmikan oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, pada Senin, 21 Juli 2025, di Tiakur.

Acara peresmian turut dihadiri oleh Bupati MBD Benjamin Noach, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kabupaten MBD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten MBD.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasinya atas langkah inovatif Pemerintah Kabupaten MBD. Ia menilai MPP sebagai wujud nyata dari komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat.

“MPP ini bukan sekadar gedung, tapi simbol kehadiran negara yang melayani, bukan dilayani,” ujar Vanath.

Ia juga mengingatkan pentingnya sikap ramah dan profesional dari para aparatur dalam memberikan layanan. Menurutnya, pelayanan yang baik tak cukup hanya dengan fasilitas, tetapi harus dibarengi dengan pendekatan yang humanis dan tidak kaku.

“Jangan sampai seragam membuat kita lupa bahwa yang kita hadapi adalah rakyat, bukan prosedur,” tegasnya.

Peresmian MPP ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan MBD menuju uji faktual dari Kementerian PANRB sebagai langkah awal peluncuran nasional pelayanan publik berbasis integrasi.

Usai meresmikan MPP, Wakil Gubernur bersama rombongan juga meresmikan lima terminal pemeriksaan keimigrasian di wilayah perbatasan Kabupaten MBD, yakni di Pulau Letti, Wetar, Kisar, Lirang, dan Moa. Peresmian dilakukan dengan pemukulan tifa, simbol budaya lokal yang kental.

Vanath menekankan pentingnya keberadaan terminal tersebut untuk memperlancar lalu lintas orang dan barang, serta memperkuat pengawasan imigrasi di kawasan perbatasan.

“Terminal ini bukan hanya pintu lintas batas, tapi jembatan bagi interaksi sosial, ekonomi, dan diplomasi masyarakat perbatasan,” ucapnya.

Dengan infrastruktur ini, diharapkan mobilitas masyarakat semakin mudah, serta kesejahteraan dan interaksi lintas negara antara Indonesia dan Timor Leste makin meningkat.MM

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *