Beita Maluku – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menegaskan kehadiran negara dalam penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku. Upaya intensif pemerintah, yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat adat, telah membuahkan hasil.
Hal ini disampaikan dalam kesempatan Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada hari Senin (23/7). Rapat ini dipimpin langsung oleh Moeldoko dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Pj Gubernur Maluku, Pj Bupati Maluku Tengah, perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BNPB, Kemensos, Kemenkopolhukam, Kemdagri, Kementerian Pertanian, serta satuan TNI/Polri.
“Konflik sosial di Pulau Haruku saat ini sudah dinyatakan selesai. Kami menginformasikan bahwa konflik ini bukanlah konflik agama, melainkan konflik tapal batas. Sudah ada kesepakatan dengan pihak-pihak terkait, termasuk mengenai persoalan tanah yang telah disepakati untuk dijadikan cagar budaya. Masalah batu keramat juga telah diselesaikan dengan tokoh masyarakat setempat,” ungkap Moeldoko.
Terkait dengan pengungsi, Moeldoko menambahkan bahwa seluruh pengungsi dari Desa Kariuw kini sudah dapat kembali ke desa mereka, dan tidak ada lagi pengungsi yang harus berada di Desa Aboru.
“Saya menghimbau agar pengalaman buruk ini tidak terulang kembali. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Tengah terjadi pada akhir Januari 2022 lalu, dipicu oleh bentrokan antara warga desa Ori dan Kariuw. Konflik ini bermula dari aksi warga yang menggarap lahan yang masih disengketakan.
Konflik ini menyebabkan korban jiwa, baik meninggal maupun luka-luka, serta aksi pembakaran rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Akibatnya, terdapat 1.234 jiwa atau 330 Kepala Keluarga yang terpaksa mengungsi.
Kantor Staf Presiden telah melakukan pengawasan penuh terhadap penanganan konflik sosial di Pulau Haruku. Selain melakukan serangkaian rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, Kantor Staf Presiden juga melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi lokasi konflik dan tempat pengungsian di Negeri Aboru.
Sebagai langkah selanjutnya, Panglima TNI 2013-2015 menghimbau kementerian/lembaga terkait untuk membantu pemulihan, baik dalam hal infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.
Saat ini, masih ada 801 jiwa yang tinggal di tenda. Dalam waktu dekat, pihak PUPR akan menyelesaikan pembangunan 207 unit rumah. Moeldoko juga mendorong kementerian/lembaga terkait untuk segera menyelesaikan skema bantuan bibit perkebunan dan hewan ternak bagi warga terdampak konflik.
“Situasi saat ini sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, sehingga diharapkan peran pemerintah daerah bisa lebih memimpin proses pemulihan,” tutupnya.
Pj Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, menegaskan bahwa kondisi terkini di Pelauw-Kariu telah kondusif. “Kami berkomitmen untuk menjaga kondisi ini dan memastikan sikap harmonis,” tegas Sahubawa.
Mewakili Pemerintah dan masyarakat Maluku Tengah, Sahubawa mengucapkan terima kasih kepada KSP dan kementerian/lembaga terkait yang telah memberikan perhatian untuk menyelesaikan konflik di Pulau Haruku.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Staf Kepresidenan dan jajaran serta kementerian, lembaga, Pemerintah Provinsi Maluku, Pangdam, Kapolda, serta masyarakat yang telah membantu kami menjaga stabilitas kehidupan masyarakat Pelauw-Kariu yang sudah harmonis,” tandas Sahubawa. Matamaluku
