Istanbul (MataMaluku) – Militer Nepal menegaskan komitmennya untuk tetap berada pada jalur demokrasi di tengah gejolak politik yang melanda negara itu. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Militer Brigjen Raja Ram kepada Anadolu, Kamis (11/9), saat perundingan pembentukan pemerintahan sementara masih berlangsung.
Gelombang protes besar yang digerakkan generasi muda atau “Gen Z” berhasil menggulingkan Perdana Menteri KP Sharma Oli, setelah pemerintahannya melarang penggunaan platform media sosial. Kebijakan itu memicu demonstrasi yang meluas, hingga membuat Oli mengundurkan diri hanya sehari setelah aksi protes pecah di ibu kota Kathmandu.
Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel dalam pidato publik pada Selasa menyerukan ketenangan dan dialog sebagai jalan keluar dari krisis. Sejumlah lembaga keamanan, termasuk birokrasi sipil, juga mendorong penyelesaian damai di tengah situasi yang makin panas, ketika massa sempat menyerbu parlemen, kantor kepresidenan, hingga Mahkamah Agung.
Untuk meredam kerusuhan, militer dikerahkan ke seluruh Nepal. Pemerintah memberlakukan jam malam dan larangan berkumpul, sementara pasukan melakukan penangkapan serta penyitaan senjata. Data terbaru menyebutkan sedikitnya 31 orang tewas sejak protes merebak, termasuk dua korban akibat tembakan tentara pada Kamis. Ratusan orang lainnya terluka, dan sekitar 15.000 narapidana dilaporkan kabur setelah upaya pembobolan penjara.
Brigjen Ram menegaskan bahwa fokus militer saat ini adalah menjaga ketertiban umum dan melindungi infrastruktur vital. “Tujuannya adalah memfasilitasi kehidupan sehari-hari rakyat kami dan mendukung stabilitas nasional,” ujarnya.
Terkait tuntutan para demonstran untuk membentuk pemerintahan sementara, Ram menyebutkan interaksi dengan berbagai elemen masyarakat terus dilakukan dan akan segera diputuskan.
Ribuan warga Nepal pun menggelar diskusi daring pada Rabu (10/9) guna membahas calon pemimpin sementara. Salah satu tokoh yang mencuat adalah mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, yang disebut-sebut berpeluang memimpin pemerintahan transisi. MM/AC
