Jakarta (MataMaluku) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyoroti tantangan seputar persebaran wisatawan yang belum merata di Bali. Saat ini, destinasi favorit di Bali bagian selatan masih menjadi pusat keramaian wisatawan, sementara wilayah utara dan barat yang kaya akan potensi wisata belum tergarap secara optimal.
Menurut Menpar, ketimpangan ini bukan disebabkan oleh jumlah wisatawan yang berlebih, melainkan distribusi wisatawan yang kurang terkelola. Dalam keterangan pers pada Sabtu (21/11), Widiyanti mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus mengupayakan pemerataan wisata melalui peluncuran program dan kolaborasi.
“Kemenparekraf bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan meluncurkan paket wisata 3B, yaitu Banyuwangi–Bali Barat–Bali Utara, untuk memperluas pilihan destinasi bagi wisatawan. Program ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan di Bali bagian selatan dan mengangkat potensi wisata di wilayah lain,” jelas Widiyanti.
Paket wisata 3B mencakup berbagai daya tarik, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, produk wisata lokal, dan desa wisata. Beberapa destinasi unggulan dalam program ini antara lain Desa Wisata Pemuteran, Desa Wisata Les, Lovina, dan Taman Nasional Bali Barat dengan atraksi burung jalak Bali. Di Banyuwangi, wisatawan dapat menikmati keindahan Kawah Ijen, G-Land, Alas Purwo, hingga Desa Wisata Kemiren.
Langkah Strategis untuk Pariwisata Berkelanjutan
Selain memperkenalkan paket wisata, Kemenpar juga menggalakkan diskusi bersama komunitas lokal dan melibatkan wartawan nasional maupun asing untuk mempromosikan destinasi potensial di Bali Utara, khususnya Kabupaten Buleleng.
“Kami optimistis upaya ini akan mendorong pariwisata yang lebih berkelanjutan, mengurangi ketimpangan wisata, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat,” kata Widiyanti.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, menambahkan bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan menjadi prioritas utama Kemenpar. Program ini mencakup peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat untuk mengatasi isu-isu seperti pengelolaan sampah, polusi, serta dampak sosial akibat pariwisata.
Selain itu, Kemenpar juga menggalakkan manajemen destinasi dengan mendistribusikan wisatawan ke berbagai wilayah di Bali dan lima Destinasi Super Prioritas (DPSP) lainnya, seperti Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.
“Kami juga meningkatkan pengawasan lintas lembaga untuk memastikan wisatawan menghormati hukum, adat, dan budaya lokal. Langkah ini termasuk penindakan tegas bagi pelanggaran seperti penyalahgunaan visa,” jelas Hariyanto.
Dengan berbagai upaya tersebut, Kemenpar berharap dapat menciptakan pariwisata Bali yang lebih ramah lingkungan, menghormati budaya lokal, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat. MM/AC
