Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) untuk kementerian/lembaga (K/L).
“Nanti kita lihat,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau arahan kebijakan ke depan. Kementerian Keuangan akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran. “Ini sudah semester II, nanti kita lihat satu per satu arahan pimpinan. Kita akan tetap selektif,” jelas Isa.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) yang sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024. Namun, ia menekankan bahwa relaksasi tersebut akan diterapkan dengan selektif, mengingat kondisi keuangan negara.
“Ada catatan bahwa automatic adjustment akan direlaksasi, tetapi dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Ini sesuai dengan prinsip yang kami pegang sebagai Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7).
Sri Mulyani menegaskan bahwa relaksasi AA harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. Meski demikian, ia tidak menyebutkan berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.
“Nanti, seperti praktik sebelumnya, jika ada hal yang mendesak dan penting, automatic adjustment itu bisa dibuka untuk membiayai kegiatan prioritas nasional yang betul-betul penting dan mendesak. Tapi harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara, sehingga tidak mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun. Kebijakan ini dilakukan sebesar 5 persen dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa automatic adjustment adalah langkah antisipatif guna menghadapi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara. MM/AC
