Jakarta (MataMaluku) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD). Keduanya memastikan langkah ini bukan untuk menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.
“Kebijakan pengalihan TKD bukan pemangkasan membabi buta, tapi dorongan agar daerah lebih disiplin secara fiskal dan fokus pada program prioritas yang menyentuh masyarakat,” ujar Tito di Jakarta, Minggu.
Tito menegaskan pemerintah pusat siap membantu daerah yang benar-benar kesulitan akibat tekanan fiskal, namun bantuan hanya akan diberikan jika daerah telah menata ulang anggaran dan memastikan efisiensi belanja. Ia juga meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap perubahan angka transfer, melainkan menyesuaikan program kerja agar lebih berdampak bagi publik.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, total alokasi anggaran ke daerah tetap Rp1.300 triliun, hanya sebagian dialihkan melalui mekanisme belanja kementerian agar penggunaan dana lebih terukur dan tepat sasaran. “Semuanya tergantung pada kepala daerahnya nanti ke depan,” ujarnya usai audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Purbaya menegaskan Kemenkeu akan terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun untuk memastikan penggunaan dana bebas penyimpangan.
Analis politik Citra Institute, Efriza, menilai kekompakan Tito dan Purbaya menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi TKD dijalankan secara kolaboratif, bukan ekstrem. “Kebijakan ini bukan bentuk lepas tangan pemerintah pusat. Justru Tito dan Purbaya memastikan daerah tetap mendapat pendampingan agar tidak terpuruk,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat serta menjaga stabilitas pelayanan publik.
Sinergi antara Mendagri dan Menkeu menandai arah baru reformasi fiskal daerah—lebih transparan, efisien, dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.
MM/AC
