Langgur (MataMaluku) – Masyarakat Ohoi Mataholat, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Kepulauan Kei, dengan tegas menolak rencana pengambilan material tanah dan batu dari wilayah mereka yang akan dibawa ke Merauke, Papua Selatan. Tokoh masyarakat Ohoi Mataholat, Mohtar Ingratubun, menegaskan bahwa masyarakat setempat menolak eksploitasi material dari kawasan hutan dan laut di wilayah adat mereka.
Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran terhadap kelangsungan ekosistem di pulau Kei Besar, yang tergolong dalam wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Eksploitasi tanah dan batu dinilai dapat membawa dampak serius, seperti kerusakan lingkungan, kekeringan sumber air bersih, serta meningkatnya potensi bencana alam yang dapat mengancam kehidupan masyarakat setempat.
Mohtar Ingratubun, yang mewakili masyarakat, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan masyarakat pemilik hak atas lahan di Ohoi Mataholat. “Kami tidak tahu apakah lahan ini akan dijual atau hanya disewa, bahkan nama perusahaan yang akan mengambil material juga masih belum jelas,” ungkapnya. Informasi yang beredar di masyarakat hanya menyebutkan bahwa perusahaan tersebut berasal dari Kalimantan, dengan tujuan mengangkut material ke Merauke menggunakan kapal.
Lebih lanjut, Mohtar menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu warga Ohoi Mataholat sempat diundang oleh Camat Kei Besar, Titus Betaubun, untuk bertemu dengan Pangdam 15 Patimura Ambon, Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, serta Forkopimda Maluku Tenggara di Ohoi Nerong. Namun, hingga kini belum ada sosialisasi atau kesepakatan resmi terkait proyek tersebut, meskipun pengukuran lahan telah dimulai.
Informasi yang dihimpun oleh DMS Media Group mengungkapkan bahwa pada 8 September 2024, sebuah kapal tongkang milik perusahaan dari Kalimantan diperkirakan tiba di Ohoi Mataholat dengan membawa peralatan berat, termasuk 20 buldoser dan truk besar. Pekerjaan eksploitasi material di lokasi dijadwalkan akan dimulai pada 10 September 2024.
Masyarakat Ohoi Mataholat berharap agar pihak pemerintah dan perusahaan menghentikan proyek ini, mengingat potensi dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat serta lingkungan alam di pulau Kei Besar. MM
