LBH KEPTON Akan Laporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Oleh Ketua YPKKM

  • Bagikan
LBH KEPTON Akan Laporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Oleh Ketua YPKKM

Ambon – Lembaga Bantuan Hukun Kepuluan Buton (LBH-KEPTON) akan melayangkan laporan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM), Anggada Lamani.

Laporan pencemaran nama baik karena Lamani dinilai, mengeluarkan pernyataan tidak benar dan terkesan memprovokasi warga atas upaya hukum perkara 318 yang diperjuangkan oleh LBH KEPTON mulai dari tingkatan Banding, Peninjauan Kembali (PK) hingga Putusan Eksekusi oleh Mahkamah Agung (MA) RI.

Anggota LBH KEPTON, Tahir Wagola, menegaskan, pernyataan Anggada Lamani kalau proses hukum terhadap perkara 318  belum final adalah sebuah pembohongan kepada masyarakat.

Wagola menyatakan perkara 318 tentang ganti rugi dana pengungsi oleh pemerintah telah final dan tinggal menunggu pembentukan tim Panel oleh Kementerian Sosial.

Tim panel ini akan melaksanakan putusan terkait penanganan bantuan dana pengungsi.

Wagola mengatakan LBH KEPTON selama ini melakukan perjuangan untuk masyarakat penggungsi di Maluku dan Sulawesi Tenggara.

Dia memastikan dana untuk para pengungsi baik di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara yang berjumlah 213.217 kepala keluarga. Khusus Maluku kurang lebih sebanyak  91.193 KK, akan terealisasi.

Ditegaskan penandatanganan pembentukan tim Panel sudah dilakukan  Menteri Sosial Tri Risma Harini di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepastian pembayaran bantuan bagi para pengungsi, Wagola sesuai dengan hasil isi putusan perkara nomor : 451PK/PDT/2019. junto nomor : 1950 K/PDT/2016, junto nomor 116/PDT/2015/PT.DKI, junto nomor 318/PDT/.G/2011/PN.JKT.PST.

Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pemerintah akan segera melakukan pembayaran ganti rugi bagi pengungsi korban konflik 1999, lebih dari tiga triliun rupiah.

Wagola menambahkan dari data sebanyak 91.193 ribu KK pengungi LBH KEPTON telah melakukan Validasi data sebanyak 22 ribu bay Name bay Adress.

Hal yang sama diperkuat dengan pernyataan anggota LBH Kepton lainya Ocha  Latuheru yang menegaskan bahwa pihak LBH KEPTON selama ini telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana mulai dari prose perkara dari tingkat banding sampai dengan eksekusi semuanya dibiayai oleh LBH Kepton.

“Oleh karena itu jika ada pihak-pihak lain yang sengaja mengklaim bahwa mereka adalah yang bertanggungjawab berhak dalam penanganan para pengungsi, maka hal itu adalah kebohongan dan tidak benar’tegasnya

Ditegaskannya satu-satunya Lembaga Bantuan Hukum yang selama ini berjuang sejak awal hingga saat ini memperjuangkan hak-hak pengungsi adalah LBH Kepton dan sampai saat ini telah masuk pada pendataan jumlah pengungsi yang sementara dilakukan LBH Kepton.

Ia juga menghimbau warga eks pengungsi 1999 tidak terpengharu dan terprovokasi dengan pernyataan berbagai bersifat hoaks yang dismapikan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab, Karena apa yang perjuangkan oleh LBH KEPTON telah memiliki kekuatan hukum tetap final dan mengikat.

Sebelumya pada tanggal 05 Agustus 2021, pemerintah lewat kementerian Koordinator bidang politik hukum dan keamanan mengadakan rapat koordinasi kusus lewat video conference yang dipimpin langsung oleh menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan diikuti sejumlah kementerian lainya termasuk gubernur dari tiga provinsi yakni Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Maluku dimana untuk Maluku diwakili oleh wakil gubernur Maluku Barnabas Orno.

Berikut keterangan yang disampaikan langsung oleh direktur LBH Kepton LD.Zulfikran Nur dalam konferensi Pers di Jakarta beberapa waktu lalu, terkait perkembangan terkini penanganan persoalan pengungsi oleh LBH Kepton.

Diketahui  gugatan korban konflik naik pada tahun 2011 dengan nomor registrasi 318/PN/JP.  Kelompok masyarakat eks pengungsi konflik memenangkan gugatan ini. Tahun 2015 pemerintah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara 116 / PDT / 2015 / PT DKI pada tanggal 11 Mei 2015.

Pemerintah yang kalah pada banding di Pengadilan Tinggi kemudian mengajuan kasasi ke MA dengan nomor perkara 1950 K/PDT/2016. Lagi Lagi MA menolak dan meminta pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada korban eks pengungsi. Hal ini sesuai dengan hasil putusan pengadilan pertama.

Tak sampai di situ, pemerintah kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019. Namun,  PK dengan nomor perkara 451 PK/PDT/2019 telah majelis hakim tolak pada 31 Juli 2019 dengan hakim ketua, Takdir Rahmadi.

Pada tanggal 13 Februari 2020 MA memberikan salinan putusan kepada kelompok masyarakat eks pengungsi melalui Kuasa Hukum LBH Kepton, dan juga dikirim kepada Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *