KPP Pratama Ambon Gelar Sosialisasi Pajak Dana Desa di Kabupaten Buru

  • Bagikan
KPP Pratama Ambon Gelar Sosialisasi Pajak Dana Desa di Kabupaten Buru

Namlea – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, menggelar sosialisasi kewajiban perpajakan bagi instansi Pemerintah Desa serta penganugerahan “Pajak Dana Desa Awards” bagi para Raja atau Kepala Desa di Kabupaten Buru.

Penjabat (Pj) Bupati Buru, Djalaludin Salampessy memberi apresiasi kepada tim penyuluh Kantor Pajak Pratama Ambon, sekaligus 72 desa yang merealisasikan kewajiban penyetoran pajak tepat waktu.

Salampessy mengatakan, dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukan dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

“Dengan diterbitkannya NPWP Desa, Bendahara Desa memiliki kewajiban perpajakan berupa memungut atau memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas pengelolaan/penggunaan dana desa,” katanya.

Salampessy menjelaskan, Bendahara Desa sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak juga harus mengetahui aspek-aspek perpajakan, terlebih yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Salampessy berharap, setelah kegiatan penyuluhan ini, Bendahara Desa se-Kabupaten Buru dapat melakukan pemotongan/pemungutan pajak dengan benar dan melakukan pelaporan tepat waktu.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Ambon, Widi Pramono menjelaskan ada persoalan perpajakan di Maluku khususnya tentang pajak dana desa.

Oleh karena itu setiap pemerintah desa wajib memastikan bahwa anggarannya tidak hanya dibelanjakan secara efisien, akuntabel dan tepat guna, tetapi juga memastikan hak negara berupa pajak telah disetorkan dan dilaporkan secara benar.

Pramono menjelaskan, dari 82 desa penerima Dana Desa di Kabupaten Buru 10 diantaranya belum menjalankan kewajiban melakukan penyetoran pajak yang berasal dari dana desa tersebut.

Pramono juga memberi apresiasi kepada Kabupaten Buru karena dari 82 desa hanya tinggal 10 desa yang belum menyelesaikan pajaknya. Dirinya berharap agar Kabupaten Buru dapat menjadi Kabupaten pertama di Maluku yang 100% telah selesaikan kewajiban pajaknya.

Diakhir kegiatan, KPP Pratama Ambon mengumumkan desa peraih Pajak Dana Desa Awards 2022. Ini merupakan bentuk apresiasi dari KKP Pratama Amon kepada Instansi Pemerintah Desa di Kabupaten Buru yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *