Masohi, Maluku Tengah (DMS) – Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen RSUD Masohi pada Senin (16/6/2025) untuk membahas krisis layanan kesehatan yang kian mengkhawatirkan, terutama terkait kekurangan obat-obatan di rumah sakit rujukan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Malteng, Musriadin Labahawa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap RSUD Masohi. Menurutnya, lemahnya dukungan anggaran dan fasilitas menjadi faktor utama memburuknya pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Persoalan utama yang perlu segera ditangani adalah ketersediaan obat-obatan. Ini menyangkut nyawa manusia. Pemda harus segera turun tangan menyelesaikan masalah ini,” tegas Labahawa.
Ia juga menyoroti sistem klaim rumah sakit yang hingga kini masih dilakukan secara manual, padahal seharusnya sudah bisa beralih ke sistem digital guna mempercepat proses administrasi dan pembayaran.
Komisi IV mendorong RSUD Masohi untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah, serta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Dalam forum yang sama, Direktur RSUD Masohi, Anang Rumuar, secara terbuka menyampaikan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya tengah menanggung utang hingga mencapai Rp4 miliar. Ia juga menjelaskan bahwa proses pengadaan obat kini tidak sepenuhnya berada di tangan pihak rumah sakit.
“Pengadaan kami lakukan melalui e-katalog di bawah kendali Unit Layanan Pengadaan (ULP), sementara RSUD hanya sebagai pengguna. Prosesnya panjang dan sering terkendala teknis,” ujar Anang.
Kondisi RSUD Masohi belakangan ini menjadi sorotan publik. Banyak pasien dan keluarganya mengeluhkan harus membeli obat dari luar rumah sakit karena tidak tersedia di instalasi farmasi. Lebih parahnya lagi, klaim penggantian biaya pembelian obat dari luar oleh pasien disebut-sebut tak kunjung dibayar, bahkan hingga bertahun-tahun.
Situasi kian memprihatinkan karena kelangkaan alat medis dan bahan habis pakai seperti sarung tangan dan obat esensial untuk tindakan operasi. Akibatnya, layanan sejumlah poliklinik tidak bisa berjalan optimal.
Padahal, RSUD Masohi pernah menyandang predikat paripurna dalam akreditasi rumah sakit dan menjadi rumah sakit rujukan utama di wilayah Maluku Tengah.
Komisi IV DPRD Malteng menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur dari Pemda serta manajemen rumah sakit demi menyelamatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. MM
