Ambon, Maluku (MataMaluku) – Program Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai polemik setelah beberapa siswa di Kota Ambon mengalami keracunan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Cristanto Laturiuw, meminta Pemerintah Kota Ambon melakukan evaluasi menyeluruh.
“Terutama bagi penyedia layanan atau dapur-dapur yang ada di wilayah Kota Ambon,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).
Program MBG merupakan program nasional yang sudah diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Ambon yang memiliki jumlah lembaga pendidikan cukup banyak. Tercatat, ada sekitar 192 sekolah dasar dan 52 SMP, belum termasuk PAUD.
Laturiuw menegaskan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya pada jumlah makanan yang tersaji, tetapi juga pada kualitas dan jaminan kesehatan. “Memberikan makan kepada ribuan anak bukan hal yang mudah. Ada faktor alergi makanan, namun di sisi lain dapur penyedia makanan juga harus diawasi serius,” katanya.
Menurutnya, Komisi II telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Hingga September, pendataan sekolah penerima MBG baru mencapai sekitar 50 persen. Ia berharap proses pendataan dipercepat agar distribusi layanan dapat diketahui secara jelas.
Selain itu, ia juga mendorong agar pembahasan anggaran memperhatikan aspek kesehatan makanan. “Kami meminta kehadiran tenaga medis dalam setiap SPPG untuk memastikan aspek kesehatan benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Meski program ini bukan kewenangan Dinas Pendidikan, Laturiuw menilai lembaga tersebut tetap harus memantau pelaksanaan di sekolah-sekolah. “Kami ingin Dinas Pendidikan melakukan pengecekan langsung, berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dan mengidentifikasi penyebab masalah, apakah karena lingkungan, alergi, atau faktor lain,” jelasnya.
Komisi II, lanjutnya, sudah melakukan peninjauan ke beberapa sekolah setelah kasus MBG mencuat beberapa bulan lalu. “Saat reses, kami sempat mengonfirmasi langsung di wilayah Baguala dan Teluk Ambon. Namun memang belum semua sekolah bisa ditinjau karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Ia menegaskan, keterbatasan layanan bukan karena pilih-pilih sekolah, tetapi lebih pada kapasitas dapur penyedia makanan. “Harapan kami, pada akhir 2025 cakupan layanan bisa semakin luas, terutama di tingkat SD yang tersebar di seluruh kecamatan,” ujarnya.
“Ini menjadi perhatian utama pemerintah kota agar seluruh peserta didik benar-benar dapat menikmati makanan bergizi gratis,” tandas Laturiuw.MM
